Hari Ini Gakkumdu Mimika Periksa Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Yang Dilaporkan Saleh Alhamid

Bagikan Bagikan
Koordinator Gakkumdu Mimika, Imanuel Waromi.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika, rencananya hari ini, Selasa (23/4) akan memeriksa satu kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saksi Ketua DPC Partai Hanura Mimika Saleh Alhamid yang juga Calon Legislatif DPRD Mimika, Dapil 2,  nomor urut 1 beberapa waktu lalu.

Koordinator Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mimika, Imanuel Waromi mengatakan saksi melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh petugas KPPS yang tidak menyerahkan Form C1 (hasil penghitungan suara – red) Plano kepada partai politik.

“Besok (Hari ini – red) kita akan periksa saksi tersebut. Laporan masuk dari pak Saleh bahwa Saksi partainya tidak diberikan form C1 Plano oleh KPPS,” ujarnya ketika ditemui Salam Papua di secretariat Gakkumdu Mimika, Senin (22/4).

Imanuel mengatakan, pihaknya telah memverifikasi laporan tersebut apakah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti atau tidak.

Diketahui, Ketua DPC Partai Hanura Mimika Saleh Alhamid telah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 pada Rabu (17/4) lalu.

“Ini adalah hak partai politik mendapatkan form C1. Jika diminta lalu tidak diberikan, maka semua partai bisa mengklaim memperoleh suara terbanyak,” kata Saleh kepada wartawan beberapa waktu lalu di Sekretariat DPC Partai Hanura, Jalan Samratulangi.

Selain itu, dugaan pelanggaran Pemilu juga terjadi pada waktu pelaksanaan pencoblosan. Dimana, sesuai ketentuan proses registrasi pencoblosan dimulai pukul 07.00 sampai 13.00 waktu setempat. Tetapi, pihaknya menemukan di sejumlah TPS, proses pencoblosan dimulai pada pukul 05.00 atau mendahului jadwal. 
Ketua DPC Partai Hanura Mimika Saleh Alhamid. (Foto-Salma)
“Seperti contoh di TPS yang di depan toko Raihan perempatan Jalan Budi Utomo dan Jalan Patimura. Mereka menceblos sekitar jam 5 subuh hingga selesai. Ini fatal, padahal negara telah memberikan banyak anggaran kepada KPU dan Banwaslu namun tidak peka terhadap masalah yang terjadi,” ujar Saleh.

Saleh juga mengatakan, ada beberapa KPPS yang melakukan pengusiran terhadap saksi yang diberikan mandat Partai Hanura untuk menjadi saksi pada saat penceblosan di TPS. Lanjut Saleh, meskipun saksi datang dilokasi TPS terlambat namun harus diberikan ruang terhadap saksi.

“Mereka tidak memberikan ruang kepada saksi untuk menjadi saksi. Saksi kami terlambat datang tapi KPPS tidak berwenang untuk mengusir saksi. Karena kami partai menempatkan saksi itu kalau tidak jam 07.00 kan bisa di jam 09 atau jam 10, yang penting datang ke TPS untuk menjadi saksi. Ini juga terjadi karena penempatan TPS tidak sesuai dengan tempat sehingga menyulitkan saksi menemukan dan tepat jam berada di TPS,” kata Saleh.

“Padahal surat mandat telah di perlihatkan kepada KPPS namun tetap di usir. Saya menyampaikan bahwa KPU salah dalam mendidik petugas KPPS padahal anggaran cukup banyak. KPPS tidak berwenang mengusir saksi dari partai,” tegas Saleh.

Salehberharap setelah melaporkan ke Bawaslu, selanjutnya Bawaslu merekomendasikan kepada Sentra Gakkumdu untuk memproses penyelenggara pemilu ini.

“KPPS jangan menjadi raja raja kecil sehingga mereka berpikir tidak bisa tersentuh dengan hukum,” kata Saleh. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment