Ikut Nyaleg, Masyarakat Utikini 1 Minta SK Pengunduran Diri Kepala Kampung

Bagikan Bagikan
Masyarakat Utikini 1 mendatangi  Kantor Distrik Kuala Kencana. (Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Masyarakat Kampung Utikini 1, Distrik Kuala Kencana meminta salinan surat keputusan (SK) Bupati terkait pengunduran diri Kepala Kampung Utikini 1 yang maju sebagai calon legislatif (Caleg) pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Mimika.

Kepala Distrik Kuala Kencana, Everth Hindom sesusai melakukan pertemuan dengan masyarakat Utikini 1 menjelaskan, tuntutan masyarakat untuk meminta salinan SK tersebut karena pengalaman sebelumnya ada kepala kampung mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Karena tidak terpilih, yang bersangkutan kembali menduduki jabatan sebagai kepala kampung.

Padahal, sesuai aturan, kata Everth Hindom, kepala kampung yang maju caleg dalam hal ini masuk ke dunia politik, harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala kampung. Dan untuk mengisi kekosongan jabatan itu, akan digantikan oleh sekretaris kampung.

"Untuk mengantisipasi akan kejadian atau pengalaman yang (sudah) terjadi, masyarakat minta salinan SK itu sebagai bukti pegangan masyarakat. Jika kepala kampung tidak menjadi anggota dewan, tidak kembali lagi menjabat sebagai kepala kampung yang dulu," kata Everth usai bertemu masyarakat Utikini 1 yang mendatangi Kantor Distrik Kuala Kencana, Senin (15/4).

Everth juga mengungkapkan bahwa, di Distrik Kuala Kencana terdapat tiga orang kepala kampung yang maju mengikuti pemilihan legislatif (Pileg).

"Ada tiga kepala kampung di distrik Kuala Kencana yang ikut sebagai calon legislatif periode 2019-2024, yakni kepala kampung Bhintuka, kepala kampung Utikini 1 dan kepala kampung Utikini 3,"

Ketiga kepala kampung tersebut, kata Everth telah mengundurkan diri yang ditegaskan dengan adanya surat keputusan bupati yang dikeluarkan bagian hukum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika.

Sementara itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban dana desa atau pertanggungjawaban lainnya pada tahun 2018, diterangkan Everth bahwa, hal itu tetap menjadi tanggung jawab kepala kampung yang bersangkutan (yang mengundurkan diri) karena pengelolaan dana yang dimaksud terjadi selama masa tugas yang bersangkutan. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment