Kampung di Mimika Terima Dana Prospek, DD dan ADD

Bagikan Bagikan
Simbolis penyerahan bantuan propek, dana desa, alokasi dana desa dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. (Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Jumat (12/4), menyerahkan dana Prospek tahun 2018 bersamaan dengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2019 kepada 133 kampung dan 19 kelurahan. Penyerahan yang dilaksanakan di salah satu hotel dibilangan Jalan Hasanuddin itu, sekaligus dengan menyerahkan kartu kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan kepada aparatur kampung.

Setelah dana yang bertujuan agar terlaksananya otonomi kampung diserahkan, pemkab juga melakukan pendampingan melalui pemberdayaan distrik dalam rangka penyusunan, penginputan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK), dan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) versi tahun 2019.

Bupati Mimika melalui Asisten I Setda Mimika, Damianus Katiop, mengatakan bahwa maksud dan tujuan penyusunan RKPK agar kampung memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum, dan sebagai pedoman kegiatan atau pelaksanan pembangunan pada masing- masing kampung  serta sabagai dasar dalam penyusunan peraturan desa tentang rencana APBK.

“APBK merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik, yang dapat diukur dari proses penyusunan dan pertangungjawaban APBK, dan harus mampu memahami proses pada seluruh tahapan pengolahan APBK, baik itu penyusunan, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban. Dan hal tersebut dapat memberikan gambaran pada kampung itu sendiri,” kata Damianus saat memberikan arahan kepada aparat kampung.

RKPK sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan sebagai rencana strategis dalam pembangunan yang bersifat regulasi, pada pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga perberdayaan masyarakat kampung sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pada pembangunan kampung.

Diharapkan, peran yang diterima oleh aparat kampung harus disertai dengan tanggung jawab. Dan pemerintah kampung harus bisa menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas, mengingat dalam pengelolaan keuangan kampung meski sekecil apapun dana yang diterima, harus dipertanggungjawabkan sesuai sistem akuntabilitas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pemberian ADD yang bersumber dari APBD dan DD yang bersumber dari APBN, diharapkan dapat mendorong terlaksananya otonomi kampung dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu melakukan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat kampung guna meningkatkan kesejahteran masyarakat di kampung.

“Saya berharap kepada para kepala kampung dan aparatnya dapat mengolah keuangan kampungnya dengan baik dan benar, dan dapat memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, agar senantiasa mampu memberikan pelayanan yang efektif dan optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada  di kampung. Dan kepala kampung wajib bekerjasama dengan badan permusyawaratan kampung dan dapat memfungsikan setiap perangkat kampung sesuai aturan yang berlaku dalam penggunaan ADD dan DD secara transparan dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Sementara itu Kepala DPMK Mimika, Michael R. Gomar menjelaskan, didalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 221 paragraf 8 tentang kecamatan disebutkan bahwa, kecamatan atau distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa (kampung) itu sendiri.

Sebagai tindaklanjut UU yang dimaksud, dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka, Pemkab Mimika berupaya memberikan dukungan dan kewenangan kepada distrik, kelurahan dan kampung guna meningkatkan fungsi pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal tersebut, peningkatan status distrik sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi tolak ukur atas perhatian pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Mimika. Begitu juga dengan kebijakan fiskal daerah yang telah mengalokasikan ADD atau dana dana stimulan bagi 133 kampung dan 19 kelurahan.

“Kebijakan pembangunan dari kampung dipandang penting untuk mewujudkan nawacita Presiden RI dan visi-misi Bupati Mimika Eltinus Omaleng,” ujarnya.

Dijelaskan, DD yang bersumber dari APBN, sejak tahun 2015 hingga 2019 di Kabupaten Mimika totalnya sebesar 501.937.449.000,-. Sedangkan ADD atau dana stimulan yang bersumber dari APBD dari tahun 2016 hingga 2019 adalah senilai 265.689.307.000,-. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment