Kuasa Hukum KNPB Sebut Tindakan Makar Jika Menyerang Dengan Senjata

Bagikan Bagikan
Kuasa HUkum KNPB Gustaf Kawer.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Guztaf R Kawer mengatakan, seharusnya substansi tindak dugaan bisa dicermati oleh semua pihak yang berususan dengan masalah hukum, yakni perbuatan makar terjadi ketika ada penyerangan dalam bentuk senjata.

Ia menilai bahwa selama ini di aparat keamanan dan hukum telah melakukan kesalahan dalam memahami persoalan tersebut.

“Dalam KUHP sudah menjelaskan secara detail berkaitan dengan makar. Kesalahan pemahaman perbuatan makar sudah selalu terjadi baik di tingkatan Polisi, Kejaksaan maupun pengadilan,” ujarnya ketika ditemui usai persidangan dugaan tindakan makar dengan nomor 27/Pid.B/2019/PN Timika, di ruang sidang Candra Kantor Pengadilan Negeri Kelas II Timika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (9/4) lalu.

Dijelaskan bahwa dalam bahasa Belanda makar disebut anslag. Dimana kategori makar itu adalah memegang senjata dan untuk menyerang penguasa yang sah.

“Pada 31 Desember 2018 lalu, KNPB hanya ingin beribadah. Dan dalam  Undang – Undang Dasar 1945 sudah menjamin setiap orang bebas untuk berkumpul sedangkan kebebasan berpendapat diatur negara di Tahun 1998,” jelasnya.

Menurut Guztaf, kepada aparat keamanan yakni kepolisian hanya diberikan surat pemberitahuan apabila ada kegiatan yang bersifat ibadah dan kegiatan ilmiah sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menolak surat pemberitahuan tersebut.

“Juga dalam undang – undang tidak mengatur kegiatan masyarakat harus terdaftar di kesbangpol. Itu sifatnya prematur. Masa orang mau ibadah saja dianggap makar?,” ujarnya sembari mengatakan bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa tindak dugaan makar yakni Yanto Arwekion selaku Wakil Ketua KNPB Timika, Sem Asso selaku Wakil Ketua Parlemen Rakyat Daerah/PRD Timika dan Edo Dogopia selaku aktivis KNPB adalah tidak tepat. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment