Live Stream Terakhir Pemaparan Visi, Misi Caleg DPRD Mimika

Bagikan Bagikan
Para Tokoh Masyarakat seusai Diskusi bersama.(Foto-Jefri Manehat)

Disdukcapil dan BPJS Diminta Mendata Ulang Warga Kurang Mampu

SAPA (TIMIKA) – Live stream (Siaran Langsung) acara perkenalan, pemaparan Visi dan Misi serta adu ide dan gagasan para Caleg DPRD Mimika yang terakhir, Sabtu (13/4) menghadirkan langsung para Panelis. Salah satunya adalah dr. Ojong yang menanyakan langsung kepada para caleg jika terpilih menjadi anggota DPRD, bagaimana Anda menyelesaikan masalah Jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pertanyaan ini dijawab langsung oleh para Caleg dengan jawaban yang berbeda-beda.

Caleg Lexy David Lintuuran menjelaskan, permasalahan jaminan kesehatan baik itu BPJS maupun KIS yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya terjadi di Papua khususnya di Timika. Tetapi permasalahan ini terjadi diseluruh Indonesia.

“BPJS adalah cara terbaik Pemerintah untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan terjadinya kesejataraan sosial. Di Kabupaten Mimika khususnya kartu kesehatan tersebut tidak begitu serius diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,” kata Lexy.  

Permasalah tersebut menurut Lexy terjadi karena kurang adanya kontrol dan peninjauan Pemerintah ke BPJS secara berkala tentang uang yang diberikan atau disalurkan kepada BPJS, dan kemana arah yang diberikan kepada setiap Rumah Sakit yang melayani jaminan kesehatan itu, dan tidak  adanya pengontrolan tersebut sehingga terjadinya penyimpangan dan masyarakat miskin yang seharusnya membutuhkan jaminan tersebut dan pada akhirnya masyarakat tersebut tidaklah mendapatkan.

“Di Kabupaten Mimika dengan dana yang begitu besar seharusnya tidak sepenuhnya mengharapkan BPJS. Pemerintah dan Legislatif dapat mengalokasikan sebagian dana yang begitu besar kepada Rumah Sakit dan jika Rumah Sakit terjamin sehingga rumah sakit dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat,”tambah Lexy.

Caleg Leonardus Kocu mengatakan, sebagai tokoh masyarakat menilai permasalahan BPJS di Kabupaten Mimika tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dalam mengontrol kemana arah tujuan BPJS yang sebenarnya, dan permasalahan tersebut harus ditinjau kembali dengan seksama, dan Pemda bersama Legislative harus duduk bersama untuk membahas dan mengevaluasi terkait keberadaan BPJS bagi masyarakat sudah sejauh mana, apa yang menjadi kendalanya dan apa yang harus dapat diperbaiki .

“Program ini bagus dan tidak bisa kita gantikan, namun bagaimana kita sebagai Legislative, Pemda dan juga Dinas terkait bersama Stakeholder yang lain bisa duduk bersama untuk dapat melihat kembali permasalahan yang terjadi untuk kita sama- sama cari solusi dan perbaiki agar masyarakat dapat merasakan apa yang menjadi upaya dari Pemerintah,” ujarnya 

Petahana DPRD, Muhammad Asri, SE menjelaskan secara keseluruhan berjalan dengan baik walaupun masih ada hal- hal yang kurang memuaskan. Tuturnya dalam kacamatanya dilapangan masyarakat yang mempunyai BPJS kesehatan ataupun yang tidak memiliki namun Rumah Sakit masih dapat mengcover kesehatannya

BPJS di Timika waktu itu mengganggarkan 30 ribu jiwa telah dibiayai oleh ABPD, jika pertanyaan atau permasalahan tentang BPJS bagi masyarakat ingin didongkrak ulang maka  Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dispencapil bersama Kepala BPJS harus melakukan  verifikasi ulang untuk melihat kembali masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya layak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut, sehingga Pemda bersama DPRD dapat menganggarkan ulang anggaran , ungkapnya

“BPJS itu sangat bagus dan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu , namun yang menjadi permasalahannya adalah kebanyakan masyarakat yang ada belum dapat mengerti atau memahami. Harus ada survey ulang untuk kita bisa melihat mana masyarakat yang miskin dan mana yang tidak, agar dapat diberikan subsidi oleh daerah untuk dianggarkan,”kata Victor.

Petahana DPRD lain  yaitu, Saleh Alhamid mengatakan semua program Pemerintah tentang kesehatan itu baik adanya, tapi lebih baik lagi jika Pemerintah dapat mensejahterahkan para medisnya dalam hal ini para dokter, perawatnya

Kata Saleh, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kampung atau pedalaman yang mendapatkan BPJS dan  menurut Saleh yang menjadi permasalahannya jika masyarakat yang ada di kampung mendapatkan jaminan tersebut yang menjadai pertanyaannya adalah adakah dokter atau perawat ada atau tidak

“Artinya kesejahteraan dari pada para medis dalam hal ini perawat atau dokter harus diperhatikan oleh Pemerintah karena jika kesejahteraan para medis ditingkatkan maka aka nada pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik pula,” tuturnya . (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment