Pemprov Papua Minta OPD Aktif Terkait Audit BPK

Bagikan Bagikan
Sekda Papua Hery Dosinaen.(Foto-Papua Today)

SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta pimpinan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemprov setempat untuk lebih aktif memberikan keterangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan audit yang tengah dilaksanakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (9/4), mengatakan hingga kini BPK tengah melakukan audit secara rinci yang merupakan tindaklanjut dari audit internal sehingga seluruh pimpinan OPD dan pejabat eselon III dapat memberikan keterangan dan informasi terkait program kerja 2018.

"Oleh sebab itu dalam menghadapi pemeriksaan auditor BPK RI tersebut, seluruh pimpinan OPD dan pejabat eseloan III dapat bertanggungjawab terhadap program atau kinerja yang dilakukan pada tahun anggaran 2018," tambahnya.

Menurutnya, yang telah dilakukan sejak tahun anggaran 2018 menjadi tanggung jawab masing-masing untuk memberikan keterangan atau informasi serta penjelasan ketika diminta auditor BPK Perwakilan Papua.

Sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya terbagi menjadi dua jenis yakni keuangan sebagai dasar pemberian Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan kinerja.

"Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja dana Otonomi Khusus (Otsus) dilakukan sesuai dengan undang-undang, dimana kami sudah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan secara terinci," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan memberikan rekomendasi yang utama agar implementasi dana Otsus lebih baik ke depan, sehingga dalam pemeriksaan pihaknya berharap adanya kerja sama dalam rangka menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan.

"Dengan adanya kerja sama yang baik maka dapat mengatur waktu agar tugas pokok tidak terganggu dan berkoordinasi sehingga tetap berjalan," ujarnya. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment