Petrus Lewa Koten Akui Organisasi KNPB Tidak Terdaftar di Kesbangpol

Bagikan Bagikan
Kapala Badan Kesbangpol Mimika, Petrus Lewa Koten memberikan keterangan saksi dugaan tindak makar.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Petrus Lewa Koten mengakui bahwa organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kabupaten Mimika tidak terdaftar di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan pada persidangan dugaan tindakan makar dengan nomor 27/Pid.B/2019/PN Timika, di ruang sidang Candra Kantor Pengadilan Negeri Kelas II Timika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (9/4).

Sidang ini terhadap ketiga aktivis KNPB atas nama Yanto Arwekion selaku Wakil Ketua KNPB Timika, Sem Asso selaku Wakil Ketua Parlemen Rakyat Daerah/PRD Timika dan Edo Dogopia selaku aktivis KNPB Timika itu dipimpin langsung oleh Ketua PN Timika Ronald D Behuku dengan hakim anggota Fransiscus Y Baptista dan Steven C Walukouw.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joice E Mariai dan Habibi dari Kejaksaan Negeri Timika mendakwa ketiga aktivis KNPB itu dengan dakwaan berlapis yaitu Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 KUHP jo Pasal 88 KUHP (primer) serta Pasal 110 ayat (2) ke 4 jo Pasal 88 KUHP (subsider) serta serta Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Sementara ketiga terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Gustaf Kawir.

Dalam keterangannya, Kepala Kesbangpol, Petrus Lewa Koten mengatakan, setiap organisasi wajib mendaftarkan diri ke Kesbangpol agar keberadaannya dinyatakan legal atau sah sesuai dengan syarat.

“Beberapa persyaratan pendaftaran organisasi yakni alamat, struktur organisasi, nama-nama pengurus, tujuan dibentuknya harus jelas. Dan syarat yang paling mendasar adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang,” ujarnya kepada majelis hakim.

Dikatakannya, saat ini di Kesbangppol Kabupaten Mimika, banyak organisasi yang sudah terdaftar seperti kelompok – kelompok Panguyuban. Sementara organisasi KNPB dinilai merupakan organisasi yang ingin melakukan tindakan makar.

“Karena dalam setiap kegiatannya selalu berkedok ibadah akan tetapi di dalamnya disisipkan orasi-orasi yang intinya ingin merdeka atau memisahkan diri dari NKRI. Manfaat organisasi yang terdaftar yakni membantu kita untuk dapat memonitor kegiatan dari organisasi tersebut. Mengetahui pejabat organisasi dan kegiatannya apa serta mengarahkan agar kegiatannya tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945,” jelas Koten.

Terkait hal tersebut, ia mengatakan bahwa Kesbangpol selalu mengkoordinasikan tugas dan fungsi pembinaan wawasan kebangsaan serta pembinaan politik dalam negeri.

“Kami selalu melakukan sosialisasi tentang syarat-syarat pembentukan ormas dimana kami melibatkan semua paguyuban. Terkait kasus makar pada 31 Desember 2018 itu saya baru mengetahuinya ketika saya dipanggil dan diperiksa oleh penyidik,” ujarnya.

Dalam sidang ini dihadirkan pula saksi lain diantaranya Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia, Briptu Abdul Rashad, Aipda Rianto, Briptu Rio Kiriweno , Hakioe Asso dan saksi dari aktivis KNPB yakni Vinsent Gobay.

Persidangan tersebut akan dilanjutkan pada Selasa (16/9) dengan pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment