Politik Identitas Picu Hoaks Pilpres

Bagikan Bagikan
Tajuk SAPA

DIAKUI atau tidak, perdebatan di ruang-ruang digital menjelang Pilpres 17 April 2019 itu menunjukkan siapa sebenarnya lakon dibalik pendukung calon presiden (capres) yang sesungguhnya, bukan tim sukses, melainkan pendukung ormas Islam dari dua pihak yakni moderat dan simbolik.

Bisa jadi, lakon capres/cawapres sudah dianggap "selesai" (dalam citra), sehingga pertarungan lakon ideologis menjadi lebih menarik, apalagi nuansa SARA (suku/Jawa-nonJawa, agama/ideologi, ras/etnis/pribumi-nonpribumi, dan antargolongan/kaya-miskin) itu selalu memantik emosi.

Kendati tidak muncul di permukaan, tapi materi perdebatan yang seru di dunia maya yang berkisar seputar masalah ideologi dan keagamaan itu menunjukkan "politik identitas" masih mendominasi percaturan politik praktis di republik yang majemuk tapi tak kunjung dewasa ini.

Mau atau tidak, politik identitas dengan "baju" SARA itu akhirnya menjejali ruang-ruang digital, sehingga politik identitas itu mendorong "pabrikasi" isu atau hoaks yang saling berseliweran untuk "ditembakkan" kepada capres/cawapres X atau capres/cawapres Y.

Bukti adanya pabrikasi hoaks itu terlihat dari isu-isu yang masih seputar SARA, seperti komunis (isu dari pemilu ke pemilu), isu perkawinan sejenis, khilafah/radikalisasi, keturunan etnis non-pribumi, kriminalisasi ulama, penghapusan pendidikan agama, larangan azan, dan isu lainnya.

Masalahnya, perdebatan di ruang-ruang maya itu bukan sekadar berbeda, namun justru ditandai sumpah serapah yang antara lain dialamatkan pada ormas moderat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), mengingat ormas NU yang bukan partai politik itu ibarat gadis manis yang selalu diperebutkan dalam panggung-panggung politik praktis sejak Orde Lama, Orba, Reformasi, hingga Orde "Now" (maya).

Ya, politik identitas itu menyeret Islam moderat (NU) itu masuk "pusaran pertarungan" yang menyasar eksistensi NU sebagai peletak pondasi "Empat Pilar Kebangsaan" dalam sejarah bangsa ini, untuk berlaga dengan ormas Islam simbolik yang "baru" di NKRI. Hal itu berbeda dengan ormas Muhammadiyah yang memilih "pondasi" pendidikan formal dalam peran kesejarahan.

Hal itu dibenarkan pegiat media sosial, Denny Siregar, dalam "chat" Facebook-nya (22/3/2019). "NU memang sudah tidak berpolitik praktis sejak Munas tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur. NU lebih mengedepankan politik tingkat tinggi (siyasah 'aliyah samiyah) atau politik kebangsaan dan politik kerakyatan," katanya.

Namun, NU bisa memiliki agenda politik bila merasa perlu untuk tampil guna mengawal agenda besar untuk menjaga kebangsaan dan negara ini (NKRI), Bukan karena berpolitik, atau sekadar mengkritisi capres tertentu, namun ada hal yang perlu diperkuat untuk kebangsaan negara ini.

"Tampilnya NU sekarang sangat mungkin terkait dengan menghadang wujudnya kembali ideologi HTI dalam bentuk berbeda dengan menunggangi pertarungan politik. Jadi, bukan soal capres/cawapres, tapi soal pertarungan ideologis," katanya.

Apalagi, ormas Islam yang ingin "mengganti" Empat Pilar Kebangsaan sebagai pondasi dari bangunan berbangsa dan bernegara itu sudah benar-benar dibubarkan secara yuridis, namun ideologi laten yang dibangun sejak awal 2000-an itu masih mencari "jalan lain" untuk tetap eksis, termasuk "memakai" panggung politik untuk "menembak" yang mendorong pembubarannya.

Ulama muda yang "ahli" sejarah NU, Gus Ahmad Muwafiq, menilai NU sudah terbiasa menjadi "bulan-bulanan" dari kelompok Islam simbolik, bahkan saat ini mirip sejarah NU yang berulang saja, karena para pendiri NU seperti Hadratussyeikh KH Hasyim Asyari juga pernah dituduh pro-penjajah Jepang.

"Sejarah yang sama pun menimpa Ketua Umum PBNU saat ini KH Said Aqil Siradj yang juga luput dari tuduhan Syiah, Liberal, Sesat, Kafir, dan sebagainya. Kini, perundungan pun menyasar KH Ma'ruf Amin, KH Maemun Zuber, dan ulama sepuh NU lainnya, hanya gara-gara Pilpres," katanya.

Agaknya, bila dicermati, narasi ideologi/keislaman yang melebar ke panggung politik praktis dalam "perang dunia maya" antara Islam simbolik dengan Islam moderat itu tidak sangat substansial, bahkan hanya ibarat beda pendekatan, namun perbedaan itu diseret ke panggung perebutan kekuasaan.

Beda pendekatan itu terjadi karena kelompok Islam simbolik ala HTI menggunakan sudut pandang "bahasa/akidah" yang disertai dengan ujaran kebencian dan sumpah serapah (olok-olok), sedangkan kelompok Islam moderat ala NU menggunakan sudut pandang "akhlak/dakwah" (fiqih siyasah).

Terlepas dari siapa pemenang Pilpres/Pemilu 2019, politik identitas yang kini sudah melahirkan kondisi "siaga hoaks" agaknya perlu disudahi, karena semua calon pemimpin bangsa ini sudah pasti beragama dan masyarakat Indonesia juga satu saudara dalam kemajemukan, apalagi hoaks bukannya menguatkan agama dalam koridor kritik, tapi justru menjadikan agama sebagai alat olok-olok.

Ya, pabrikasi itu perlu disudahi dengan menindak mereka yang "menunggangi" pemilu/pilpres, agar masyarakat tetap bersatu sebagai saudara sebangsa. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment