Petugas KPPS dan Saksi Parpol Boleh Memotret dan Merekam Vidio di TPS, Caleg Takut Mobilisasi Massa

Bagikan Bagikan
Logo Pemilu 2019.(Istimewa)
SAPA (TIMIKA) -  Sejumlah Caleg DPRD Mimika dan DPR Provinsi Papua menyarankan agar Bawaslu dan KPU membolehkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi parpol atau caleg mengambil foto atau merekam video di tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan dan perhitungan suara untuk memastikan Pemilu tanggal 17 April 2019 berjalan jujur, adil (jurdil) dan bersih dari kecurangan.

“Selama ini kita belum mendengar pernyataan resmi dari penyelenggara Pemilu, apakah petugas KKPS dan saksi parpol atau caleg boleh memotret dan merekam video di TPS atau tidak. Tapi mestinya hal itu dibolehkan demi mencegah berbagai praktek kecurangan yang selama ini terjadi. Demi terciptanya Pemilu yang jurdil dan bersih,” kata seorang Caleg DPRD Mimika kepada Redaksi Salam Papua, Selasa (16/4) malam.

Caleg tersebut menegaskan, sepertinya boleh tidaknya seorang petugas KPPS dan saksi parpol atau caleg memotret dan merekam video di TPS belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan juga PKPU.

“Kalau saya tidak salah hal itu belum diatur secara tegas dalam undang-undang tentang Pemilu. Tapi kalau tujuannya murni sebagai dokumentasi sekaligus untuk mencegah praktek-praktek kecurangan saat Pemilu, sebaiknya itu dibolehkan,” katanya.

Seorang Caleg DPR Provinsi Papua menegaskan, cara paling jitu dan ampuh untuk mencegah mobilasasi massa untuk mencoblos Capres-Cawapres, parpol dan caleg tertentu di TPS dan mencegah kecurangan saat perhitungan suara hasil Pemilu adalah dengan melakukan pemotretan dan merekam video di TPS.

“Bila perlu video yang direkam tersebut disiarkan secara langsung ke komisioner Bawaslu dan Kepolisian, sehingga bisa langsung mengambil tindakan, mengamankan kelompok massa atau orang-orang tertentu yang mencoblos berulang-ulang kali disejumlah TPS. Bila ada yang tertangkap maka akan terungkap siapa yang menggerakan dan sudah pasti ada politik uangnya,” kata Caleg tersebut.

Caleg tersebut mengungkapkan, informasi akan ada  yang memotret dan merekan video di TPS telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Mimika. Informasi tersebut juga sudah sampai ke pengurus parpol dan tim pemenangannya, juga sampai ke caleg dan tim pemenangannya.

“Ada saudara yang menelpon saya menyampaikan hati-hati, jangan coba-coba menggerakan massa atau orang perorang untuk mencoblos di sejumlah TPS, karena ada petugas yang merekam video di TPS. Saya sampaikan terima kasih atas info tersebut. Tapi yang pasti saya tidak melakukan hal itu dan karena itu saya dukung bila ada petugas KPPS dan saksi parpol atau caleg merekam video di TPS,” ujar Caleg tersebut.

Caleg tersebut juga mengatakan, informasi tentang ada petugas KPPS dan saksi memotret dan merekam video di TS telah membuat sejumlah oknum caleg yang sudah menyiapkan pundi-pundi  untuk melakukan ‘serangan fajar’ dan memobilisasi massa untuk mencoblos berulang di TPS, terpaksa mengurungkan niat tersebut karena takut ditangkap Bawaslu dan Kepolisian.

“Bagus dan berdampak positif informasi tersebut. Saya yakin kalau ada petugas KPPS dan saksi parpol atau caleg memotret dan merekam video maka tidak ada lagi warga yang berani berbuat curang dan Pemilu berjalan jurdil dan bersih,” katanya.

Untuk diketahui,  Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi parpol atau caleg dibolehkan memotret atau merekan video di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memperoleh bukti pelaksanaan Pemilu di TPS. 

“Hanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi yang perlu melakukan itu untuk memperoleh bukti pelaksanaan di TPS,”  ujar Ray di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Kamis (4/4). 

Ray meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melarang masyarakat yang bukan petugas KPPS dan saksi memotret atau merekam video di TPS, baik saat pencoblosan mau pun penghitungan suara.

Menurut Ray, rencana yang akan dilakukan simpatisan calon presiden-wakil presiden untuk memotret dan mendokumentasikan aktivitas di TPS bisa menimbulkan suasana tak nyaman.

"Mestinya Bawaslu tegas melarang itu karena punya potensi membuat perasaan tidak nyaman kepada para pemilih yang akibatnya mereka tidak dapat mempergunakan hak pilih sesuai dengan prinsip bebas itu," ujar Ray.

Ray menegaskan, masyarakat atau simpatisan tidak memiliki kepentingan memotret atau membuat video di TPS.

"Kalau pesertanya, memang mereka mau apa," ujar Ray.

Dia mengusulkan agar Bawaslu juga tegas dalam menindak oknum masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau suasana tak nyaman di TPS.

"Termasuk yang foto-foto tapi foto-fotonya over acting ya, yang dapat mengganggu rasa nyaman publik, sebaiknya mereka juga segera ditindak Bawaslu," kata Ray.

Ray  juga menyarankan kepada aparat kepolisian yang berjaga sekitar 100 meter dari TPS juga menindak hal tersebut untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan. (Red/CNN)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment