Seleksi KPPS Harus Penuhi Syarat Perundang-Undangan

Bagikan Bagikan
Komisioner Bawaslu Kota Jayapura Hardin Halidin (kiri).(Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua menegaskan seleksi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus memenuhi syarat perundang-undangan dan tidak terpengaruh oleh intervensi oleh pihak manapun.

Komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin kepada Antara di Jayapura, Kamis (4/4) menjelaskan, penyelenggaraan pemilihan umum tinggal menghitung hari, seluruh perangkat penyelenggara pemilu, baik di jajaran Bawaslu dan KPU telah disiapkan.

Terakhir, penyelenggara pada tingkatan paling krusial pada jajaran KPU, yakni KPPS yang tengah dalam proses seleksi keanggotaan.

"Terkait proses pembentukan dan seleksi KPPS tersebut, Bawaslu Kota Jayapura hendak mengingatkan KPU Kota Jayapura dan terutama PPS se Kota Jayapura agar benar-benar berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Rekruitmen KPPS, kata dia, telah diatur secara gamblang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama pasal 72.

Dalam ketentuan ini, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN meliputi Warga Negara Indonesia,
berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika,dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Kemudian, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment