Sidang Lanjutan Dugaan Makar, JPU Diminta Hadirkan Saksi Ahli

Bagikan Bagikan
Agenda sidang mendengar keterangan saksi verbal.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Kuasa hukum KNPB Timika dan Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli bahasa dalam sidang lanjutan kasus dugaan makar yang menjerat tiga aktifis KNPB, dalam sidang mendatang. 

"Kami minta JPU hadirkan saksi ahli agar persidangan jadi lebih berwarna," kata Ketua Majelis Hakim Relly D Behuku sebelum menutup sidang dugaan kasus makar.

Dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi verbal, di pengadilan Negeri,  Selasa (16/4) Majelis Hakim menuturkan selama dalam persidangan kasus dugaan makar dengan terdakwa Steven Itlay (Ketua KNPB Timika) dan Yanto Arwekion yang pernah disidangkan dalam kasus sama, pihaknya tidak pernah melihat dan mendengar keterangan saksi ahli secara langsung.

Untuk itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada JPU untuk mendatangkan saksi ahli pada 23 April 2019 nanti.

"Seharusnya 23 April agendanya tuntutan. Tapi akan ditunda untuk mendengarkan saksi ahli," ujarnya.

Sementara kuasa hukum terdakwa aktivis KNPB Timika, Veronica Koman mengatakan, pihaknya  sangat mengharapkan kedatangan saksi ahli. Veronica menduga pihak kepolisian belum membaca putusan MK tertanggal 31 Januari 2018 tentang pasal makar.

"Kelihatannya penyidik belum membaca itu. Sehingga, dengan kedatangan saksi ahli agar diterangkan lagi. Kalau kami yang bicara kesannya bagaimana. Biarlah saksi ahli sesuai keilmuannya menjelaskan hal itu," katanya.

Dijelaskan, dengan adanya keputusan MK tersebut, maka pihaknya melihat kasus ini sangat ganjil. Karena dikatakan makar, kalau ada senjata.  MK sudah menyampaikan pengibaran bendera bintang kejora itu bukan makar.

"Dan untuk kasus ini, kami akan hadirkan saksi yang meringankan. Sehingga kami menyakini kalau bisa ringankan terdakwa," ujarnya.

Sedangkan Kasipidum Kejari Mimika, Joice E Mariai mengatakan, pihaknya akan berupaya  mendatangkan saksi  ahli pidana dan tata bahasa.

"Kami berupaya untuk bisa hadirkan saksi ahli. Kalau tidak bisa, maka bisa dibacakan. Dimana itu sesuai dengan KUHAP, sehingga semuanya diserahkan kepada majelis hakim," tuturnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment