Sudah Ada Ratusan Pejabat Eselon II dan III di Mimika Laporkan LHKPN

Bagikan Bagikan
Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius Sasarari. (Foto-Jefri Manehat)

SAPA  (TIMIKA) – Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memberikan waktu kepada para pejabat yang wajib melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dilingkup Pemkab Mimika. Terkait hal itu, hingga kini sudah ada ratusan pejabat baik dari eselon II maupun III yang melaporkan LHKPN-nya dari yang sebelumnya hanya berjumlah puluhan

Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius Sasarari, Jumat ( 12/4), saat ditemui disalah satu hotel dibilangan Jalan Hasanuddin usai menghadiri kegiatan pemerintah, mengatakan, pejabat pemerintah di daerah-daerah termasuk Kabupaten Mimika, masih diberikan waktu oleh KPK untuk segera melaporkan LHKPN.

"Untuk pejabat Kabupaten Mimika yang wajib LHKPN, sudah (ada) kurang lebih 110 orang yang melaporkan LHKPN-nya, dari sebelumnya ada 92 pejabat yang melaporkan," tutur Yulius Sasarari.

Selanjutnya terhadap pejabat yang belum melaporkan LHKPN, pihaknya akan terus mengingatkan untuk disampaikan ke Bagian Inspektorat. Sebab, nantinya laporan itu akan diperiksa oleh KPK.

"Sebagai Inspektur yang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir hal ini, kami terus mengingatkan kepada para pejabat,” ujarnya.

Sementara untuk LHKPN Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati, Yohanis Bassang, kata Yulius, telah dilaporkan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) lalu. Selanjutnya, akan diusahakan dibuat peraturan bupati (Perbub) yang baru agar pada tahun 2020 wajib LHKPN tidak hanya pejabat eselon II dan III, melainkan juga akan berlaku bagi pejabat eselon IV, bendahara, dan juga penjabat yang ada pada bagian pengadaan barang dan jasa. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment