Tanpa Formulir A5, Banyak Karyawan PTFI Lowland Tidak Gunakan Hak Pilih

Bagikan Bagikan
Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 06 dan 07 di Gedung Multypurpouse, Kuala Kencana.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) - Dikarenakan tidak memiliki formulir A5, diperkirakan sebanyak 50 persen karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) wilayah lowland tidak bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Mimika tanggal 17 April.

Kepala Lurah Kelurahan Kuala, Distrik Kuala Kencana sekaligus Sekretaris PPD Kuala Kencana, Suto Rontini mengungkapkan formulir A5 harus memiliki konfirmasi dari daerah asal. Sangat mustahil jika KPU Mimika menerbitkan formulir A5 tanpa konfirmasi dari daerah asal yang bersangkutan.

"Kalau misalnya terdaftar di daerah Jawa maka Penyelenggara di daerah Jawa yang menerbitkan A5-nya supaya yang bersangkutan bisa memilih di Kuala Kencana. A5 juga tidak bisa serta merta begitu datang di TPS langsung coblos karena batas waktunya adalah jam 12 ke atas bersamaan dengan yang daftar pemilih khusus (DPK)," tutur Rontini saat mengawas pelaksanaan pemungutan suara di TPS 06 dan 07 di Gedung Multypurpouse, Kuala Kencana, Rabu (17/4).

Hingga saat ini menurut dia, meski pernah diminta oleh Manajemen PTFI, tetapi kelurahan tidak bisa menerbitkan A5 karena merupakan kewenangan KPU. Padahal berdasarkan undang-undang yang mengatur persoalan kependudukan adalah jika menetap di suatu tempat selama enam bulan, yang bersangkutan harus mengurus surat pindah kependudukan.

"Harus diakui bahwa sebagian besar karyawan PTFI itu tidak melapor ke Lurah. Kami sudah pernah lakukan operasi ustisi dan hasilnya menemukan banyak sekali penduduk yang bukan merupakan warga Kuala Kencana. Kami juga sudah sampaikan ke manajemen untuk ditindak lanjuti. Nah sekarang kasihan sekali karena saat pemilu mereka semua tidak bisa menggunakan hak suaranya," tuturnya.

Sebelumnya pada hari pencoblosan di dua TPS khusus warga kelurahan Kuala sempat tersendat karena persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana Petaturan KPU menentukan bahwa setiap warga yang ikut memilih adalah berdasarkan DPT, tetapi yang menjadi permasalahan banyak karyawan yang ikut memilih tetapi bukan merupakan warga Kuala Kencana.

Rontini mengaku bahwa KPPS dan PPD Kuala tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga memberhentikan sementara proses pemungutan suara yang dilakukan tanpa mengkaji syarat yang sesungguhnya.

Karena itu selaku Lurah sekaligus sekretaris PPD menginginkan apa yang menjadi hak suara warga kuala kencana. Sedangkan hak suara untuk mereka yang tidak terdaftar ada di tempat asalnya masing-masing.

"Berarti yang bisa memilih hanya yang telah terdaftar saja dan kita tetap konsisten dengan aturannya. Saya juga sampai hari ini tidak tahu DPTb itu samapi di mana. Memang yang mengurus itu adalah PPS dan KPPS. Berarti seharusnya PPS dan KPPS  berkoordinasi kepada kelurahan selaku pemerintahan terkecil yang ada di bawah. Kami punya ketua RT, karena itu kalau memang ada koordinasi maka kami juga bisa ambil bagian," tuturnya.

Di tempat yang sama Ketua Pandis Kuala Kencana, Mikael Kubuan mengaku, jumlah DPT secara keseluruhan adalah sebanyak 586 di mana untuk TPS 06 sebanyak 288 dan TPS 07 sebanyak 298. Dengan demikian, jumlah tersebut yang berhak untuk mencoblos.

"Kenyataannya di sini banyak saudara dan saudari kita yang memiliki KTP-E dari daerah luar baik Papua kota lain maupun dari luar Papua datang memilih dengan tidak membawa A5 KWK atau keterangan pindah memilih. Dan mereka berpatokan pada interofice memo yang dikeluarkan oleh PTFI," ungkap Maikel.

Karena itu, sebagai penyelenggara di tingkat kelurahan, kami langsung mencegah setiap karyawan yang tidak masuk dalam DPT. Selain itu, khusus di TPS 06 dan 07 banyak calon pemilih yang merupakan warga Mimika, tetapi beda daerah pemilihan (dapil) sehingga tidak bisa memilih caleg DPRD, tetapi hanya bisa memilih DPRP, DPD, DPR RI dan Presiden.

"Memang sudah ada kerja sama dengan pihak PTFI dalam hal ini Govrel Relation dan Corcom, tapi realisasinya seperti ini. Ini terjadi bukan hanya sekarang saja, tapi sudah dari beberapa tahun sebelumnya" jelasnya.

Sedangkan perwakilan manajemen PTFI, General Superintendent Hubungan Pemerintah, Hary Joharsyah mengatakan bahwa sebetulnya seluruh karyawan yang sebagai warga NKRI memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suaranya dalam pemilu. Namun, menjadi persoalan khusus ketika sebgaian besar tidak terdaftar di DPT Kuala Kencana.

Untuk pesoalan ini menurut dia, seharusnya Bawaslu atau Panwaslu harus menyeleksi sehingga tidak terjadi antrean ataupun gagal memilih. Dalam hal ini, jika memang surat suara untuk yang sebagai DPT telah habis maka dua persen atau kelebihannya akan dipakai untuk warga non Kuala Kencana atau DPK.

Lebih lanjut ia menjelaskan, khusus di wilayah lowland tugas PTFI hanya menyediakan tempat, tetapi tugas penyelenggara adalah mengatur semuanya mulai dari tata laksana hingga akhir pemungutan suara.

"Mengungat ini adalah pesta demokrasi maka antusias karyawan juga cukup besar. Kami harapkan semuanya berjalan lancar," tutur Hary.(Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment