Asisten III: Buat Perda Harus Melibatkan Masyarakat

Bagikan Bagikan
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika, I Nyoman Putu Arka. (Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Asisten III Bidang Administasi Umum Setda Kabupaten Mimika, I Nyoman Putu Arka meminta agar dalam membuat produk hukum berupa peraturan daerah (Perda) harus melibatkan masyarakat.

Menurut I Nyoman, aspek-aspek yang perlu dipahami dalam membuat sebuah produk hukum tidak terlepas dari sisi filosofi. Di mana, agar dapat melihat norma-norma dan landasan yuridis yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

“Didalam membuat produk hukum harus melibatkan masyarakat dan semua stakeholder yang selama ini dijadikan sebagai pelanggan atau yang dilayani. Undang mereka dalam membuat produk hukum  tersebut,” kata I Nyoman saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan publikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Selasa (14/5), di hotel Grand Tembaga, Timika.

I Nyoman, masukan dan saran dari masyarakat dapat diterima kemudian dilihat, lalu dilakukan pertimbangan untuk kemudian dimasukkan kedalam substansi-substansi produk hukum yang akan dibuat. Dengan demikian, pada saat perda yang merupakan produk hukum daerah sudah ditetapkan untuk diimplementasikan, dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kekacauan karena sudah mendapat masukan dari masyarakat maupun stakeholder.

“Hal tersebut juga pada aspek ekonomi. Jangan kita juga membuat produk-produk hukum yang bisa meningkatkan ekonomi biaya tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu untuk menggapainya. Dan ini menjadi perhatian kita sehingga tidak terjadi kekacauan, karena produk hukum ini hadir untuk mengatur, sehingga masyarakat yang diatur menjadi terlindungi ,” ujarnya.

“Itulah filosofi produk hukum yang ada di daerah sebagai bentuk dari desentralisasi. Di mana kita melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah diserahkan. Oleh karena itu, produk hukum di daerah harus lebih efektif dari pada produk hukum pusat, karena produk hukum daerah lebih operasional didalam mengatur masyarakat dalam satu daerah,” imbuhnya. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment