Bupati Mimika Diminta Berikan SK Kepada Pejabat Yang Diangkat

Bagikan Bagikan
Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom. (Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom meminta Bupati Mimika, Eltinus Omaleng segera memberikan SK kepada setiap pejabat  diangkat untuk kelancaran pembangunan di daerah ini.

Elminus mengatakan saat ini banyak pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang ragu menjalankan program pembangunan karena tidak memiliki SK. Padahal SK tersebut merupakan dasar bagi seorang pejabat mempertanggungjawabkan jalannya suatu program sebagai pengguna anggaran negara.

“Saudara Bupati segera membagikan SK yang belum diberikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan di daerah ini bisa berjalan,”  katanya saat dihubungi via telepon, Selasa (14/5).

Menurut Elminus, sekarang ini DPRD mengharapkan adanya pembahasan terkait perubahan-perubahan sehingga Bupati harus mengarahkan semua OPD supaya DPRD bisa mendorong semua kegiatan yang dikurangi.

Saat ini menurut dia, pelaksanaan Pemilu serentak telah berlalu,  Pemkab Mimika melalui OPD harus melanjutkan program pembangunan. Program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 harus segera dilaksanakan sehingga pembangunan di Mimika tidak terlambat. Apalagi Mimika menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020 mendatang.

“Hal itu sebetulnya selalu saya komentar. Tapi, kita harus saling mengingatkan demi kemajuan kita bersama supaya pembangunan kita tidak terlambat. Ini juga sudah saya tegaskan ke bagian kesekretariatan DPRD,” katanya.

Pembangunan-pembangunan yang menurut Elminus harus dilaksanakan adalah jembatan Kali Selamat Datang , di Kuburan SP2, Mile 32 dan SP5. Selain itu, pembangunan ruas jalan umum seperti kelanjutan Jalan Cendrawasih juga harus dimulai agar secepatnya mencapai target.

“Di Selamat Datang itu rencananya mau dibangun tambahan satu jembatan lagi. Begitu juga dengan yang di Kuburan SP2 itu. Terus kenapa belum dimulai. Kita harus selamatkan PON ini,” tuturnya.

Terkait hal itu, dipelukannya penegasan dari Bupati kepada setiap OPD teknis sehingga pembangunan tidak terhambat. Bupati juga tidak perlu mendengarkan masukan-masukan dari pimpinan OPD yang hanya mengedepankan kepentingan individu.

Diharapkan agar Bupati harus mengedepankan kebijakan selaku Pimpinan Daerah yang juga disampaikan kepada DPRD mengingat, Bupati dan DPRD mempunyai kewenangan untuk mengarahkan setiap OPD.

“Itu yang   selalu saya harapkan supaya Bupati tidak lagi mendengarkan bisikan-bisikan yang hanya memperlambat dan merugikan pembangunan di Mimika,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment