Dari Pada Tentukan Anggota DPRD Mimika Gunakan Suara Curang, Pakai Saja Kompromi Politik

Bagikan Bagikan
Lexi David Lintuuran.(Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA)  -  Calon legislative dari Partai Demokrat Kabupaten Mimika Lexi David Lintuuran meminta Pemkab Mimika dalam hal ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kapolres Mimika, Dandim 1710 Mimika, KPU Mimika dan Bawaslu Mimika untuk mencermati tuntutan caleg asli Mimika dan juga tokoh masyarakat dua suku besar di Mimika Amunge dan Kamoro agar DPRD Mimika periode 2019-2024 diduduki mayoritas orang asli Papua (OAP).

“Tentu yang harus diberlakukan adalah Undang-Undang tentang Pemilu tapi disisi lain tidak mengabaikan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus atau Otsus dan fakta-fakta buruk yang terjadi dalam Pemilu. Karena kalau DPRD nanti minim OAP tapi gemuk warga pendatang, tentu sangat kontradiktif. Yang harus menjadi tuan di Tanah Amungsa ini siapa? Orang asli atau pendatang?,” kata Lexi kepada wartawan, Kamis (23/5).

Lexi menjelaskan pernyataan ini didasarkan sejumlah alasan yang juga mesti dijadikan bahan pertimbangan oleh semua pihak yang berkepentingan. Pertama, patut diduga bahwa hasil pemilu legislatif di Mimika, bisa dikatakan hanya 30 persen caleg yang meraih suara murni,  sisanya 70 persen suara caleg yang didapat dengan cara-cara curang, kotor dan rekaya.

“Misalnya ada caleg yang menggerakan massa untuk mencoblos di sejumlah TPS secara berulang kali. Jadi semacam sudah terkoordinir dan terorganisir, ada saling kontak melalui telepon, datang sudah ke TPS ini, lagi sepi dan semacamnya.  Praktek ini umumnya dilakukan sejumlah oknum caleg pendatang. Sayangnya ini lolos dari pengawasan dari Bawaslu. Oknum-oknum caleg yang diduga melakukan praktek semacam inilah yang memperoleh suara terbanyak,” kata Lexi.

Kedua, kata Lexi, banyak caleg yang diduga suaranya hilang ketika hasil Pemilu diproses di tingkat PPD. Di tingkat ini diduga ada oknum PPD yang bermain, mengalihkan suara dari parpol dan caleg tertentu ke caleg lain karena ada permainan kotor.

“Celakanya ada TPS yang menolak saksi dari parpol atau caleg tertentu sehingga otomatis parpol dan caleg tidak memiliki bukti apa pun di TPS. Lebih parah lagi, saksi parpol dan caleg yang telah mengikuti proses pemilu di TPS sampai pagi kebanyakan tidak diberikan C1 plano dan lain-lain, sehingga sangat sulit bagi parpol dan caleg untuk membuktikan dugaan kecurangan yang dilakukan oknum di tingkat PPD. Akhirnya hasil Pemilu yang curang tersebut ditetapkan KPU Mimika sebagai hasil yang sah,” tegas Lexi.

Di sisi lain, caleg-caleg dari OAP, termasuk dari Suku Amungme dan Kamoro, maju dengan modal polos, mengutamakan kejujuran, berharap rakyat memilih mereka dengan hati nurani. Para caleg ini tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan kecurangan, termasuk memobilisasi massa dari satu TPS ke TPS yang lain.

“Hasilnya apa? Hasilnya suara para caleg OAP ini minim sekali, tapi murni pilihan hati rakyat. Suara yang bersih, bukan suara yang kotor, curang dan rekayasa. Dalam kondisi seperti ini, pilihan KPU dalam menentukan siapa caleg yang lolos ke DPRD Mimika, apakah harus berdasarkan suara banyak tapi kotor,  curang dan hasil rekayasa? Atau suara sedikit tapi bersih, murni suara hati rakyat?. Disinilah butuh hati nurani dan kebijakan dari penyelenggara Pemilu. Memang sulit untuk menentukan, dibutuhkan hati nurani  yang dalam politik tidak berlaku,” kata Lexi.

“Memang pendapat ini sangat sulit dibuktikan secara factual, tapi bahwa ini sudah semacam rahasia umum. Ada tapi dibuat tiada, terlihat dan terjadi tapi dianggap tidak ada. Bukan karena tidak bisa dibuktikan, tapi terjadi pembiaran yang kemudian tidak bisa dibuktikan. Semacam suatu masalah tapi dianggap bukan masalah. Tapi yang dirugikan caleg OAP yang maju dengan kejujuran, niat terpilih secara bersih, hasilnya minim suaru. Buktinya di Dapil VI misalnya, banyak caleg OAP dari Suku Kamoro yang kalah suara sama caleg pendatang. Padahal caleg pendatang tersebut sama sekali tidak dikenal nama dan wajahnya oleh masyarakat Kamoro. Kenapa bisa meraih suara banyak? Tentu ada permainan curang dan kotor. Apakah fakta suara ini harus diterima dan dianggap sah untuk digunakan?,” ujar Lexi menambahkan.

Atas dasar dua alasan di atas, Lexi sepakat dengan pernyataan yang disampaikan koalisi enam partai di Mimika beberapa waktu, diantaranya  Partai Berkarya, PAN, PSI, Garuda yang memprotes penetapan suara Pileg yang dilakukan KPU dan mengusulkan penentuan kursi DPRD Mimika dilakukan dengan cara kompromi politik.

“Dari pada menentukan DPRD Mimika menggunakan hasil suara yang kotor dan curang lalu menimbulkan konflik di daerah ini, lebih baik kompromi politik saja. Ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan peraturan lainnya, tapi saya rasa saran tersebut patut dipertimbagkan KPU Mimika, KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat. Juga Bawaslu Mimika, Bawaslu Papua hingga Bawaslu Pusat. Perlu juga jadi pertimbangan Bupati Mimika sebagai Pembina politik di daerah ini. Sekali lagi, apakah mau DPRD lahir dari suara terbanyak yang curang, penuh rakayasa dan kotor? Kalau tidak mau, ya kompromi politik saja,” kata Lexi.

“Apa yang disampaikan oleh koalisi enam partai yang dipimpin oleh Atimus Komangal, Philpus Kwakerwa, Abraham Timang dengan teman-teman yang lain perlu didengar, oleh pemerintah, pihak keamanan, Bupati sebagai Pembina partai di daerah  ini perlu menyikapi dengan bijak. Dari pada kita konflik lagi  lalu yang korban adalah rakyat,” ujar Lexi menambahkan.

Disisi lain, menurut Lexi, kalau memang ada aturan dalam UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, bahwa 70 persen orang asli Papua, 30 persen pendatang, maka itu harus ditegakkan dan tetapkan saja seperti itu.  Kemudian mari hargai warga pendatang  yang sudah lama mengabdi di Mimika yang memiliki kompetensi dan kontribusi-kontribusi untuk membangunMimika dan  Papua.

“Dari pada tetapkan anggota DPRD dari caleg pendatang dengan hasil pemilu yang penuh rekayasa, mari laksanakan amanah dari Otsus tersebut, kalau memang mengatur demikian. Ketua-ketua partai tentukan siapa caleg asli Papua yang masuk, siapa caleg pendatang yang masuk.  Dan kemudian semua harus membuat pakta perjanjian dengan pemerintah daerah,  bahwa mau bekerja sama dengan eksekutif untuk membangun dan memajukan Mimika,”  kata Lexi.

“Orang-orang yang mempunyai integritas kepada Mimika ini,  orang-orang yang memahami tentang pembangunan,  orang-orang inilah yang harus mendapatkan tempat di DPRD. Perlu memberi tempat kepada Suku Amungme dan Kamoro sebagai yang memiliki daerah ini,  sekaligus ini menjadi proses pembelajaran kepada warga asli untuk suatu saat siap memimpin daerah mereka ini sebagai tuan di atas tanahnya sendiri.,”  ujar Lexi menambahkan. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment