Jangan Paksa KPU Mimika Melanggar UU Pemilu

Bagikan Bagikan
Tajuk SAPA

KETIKA lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika dilantik pada 3 Pebruari 2019 di Jakarta oleh KPU Pusat, hampir semua pihak, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder lainnya di daerah ini sangat berharap agar KPU periode 2019-2024 tersebut bekerja lebih professional, lebih jujur, lebih terbuka, independen, tidak memihak kepada oknum atau kelompok tertentu.

Bisa dikatakan, salah satu harapan terbesar, termulia dan tersuci dari berbagai pihak berkompeten, termasuk masyarakat adalah Komisipner KPU Mimika periode 2019-2024 ini  dalam memutuskan dan menetapkan calon anggota legislative (caleg) yang akan duduk di DPRD Mimika harus berdasarkan suara murni yang didapat caleg tersebut saat pemilihan di TPS.

Tidak boleh terjadi seperti penetapan anggota DPRD sebelumnya yang diduga kuat ditentukan sesuka hati oleh komisioner saat itu. Dimana ditentukan bukan berdasarjan jumlah suara yang diperoleh parpol atau caleg. Akibatnya terjadi pro kontra, terjadi proses hukum dan sampai lebih dari dua tahun baru anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 bisa menjalankan tugasnya. Akibat lainnya juga adalah semua komisioner periode tersebut diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sejauh ini, bila mengikuti semua proses dari awal hingga tahap penghitungan dan penetapan rekapitulasi suara Pemilu 2019, bisa dikatakan sejauh ini komisioner KPU Mimika bersih dari segala bentuk kecurangan, termasuk keberpihakan kepada parpol atau caleg tertentu. Memang ada pihak tertentu, terlebih oknum caleg yang tidak puas, merasa dirugikan karena ada suaranya yang hilang di ‘tengah jalan’ yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu.

Tapi sesuai dengan aturan yang ada, masalah tersebut harus segera dilaporkan ke Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Mimika disertai dengan saksi dan bukti-bukti kuat agar bisa diproses. Dan bila bisa dibuktikan ada kecurangan maka suara-suara yang hilang tersebut bisa didapatkan kembali dan dilaporkan ke KPU untuk dilakukan penyesuaian. Namun sebaliknya bila tidak bisa dibuktikan, maka perolehan suara yang sudah ditetapkan dianggap sah.

Di sisi lain, ada tuntutan dari pihak-pihak tertentu agar KPU Mimika bisa mengakomodir caleg dari masyarakat asli Papua duduk dalam DPRD. Tuntutan ini sangat tidak mungkin dipenuhi komisioner KPU karena lolos tidaknya seorang caleg ke DPRD ditentukan oleh jumlah suara yang diperolehnya dalam Pemilu 17 April lalu. Seorang caleg bisa lolos ke DPRD bila meraih suara terbanyak. Itu aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apa pun resikonya, KPU Mimika sudah pasti akan menerapkan aturan tersebut. Tidak bisa keluar dari aturan yang ada. Pihak mana pun tidak boleh memaksakan kehendak ke KPU Mimika/KPU Pusat untuk menetapkan 35 anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 di luar dari peraturan tentang Pemilu yang sudah ada.

Apa lagi mau memaksakan KPU menetapkan anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Otsus di Papua, itu sangatlah tidak dibenarkan. Bahwa benar UU Otsus mengatur adanya perlakukan khusus kepada orang asli Papua (OAP), tapi tidak ada satu pasal dalam UU Otsus yang mengatur soal tata cara menetapkan orang asli Papua duduk di lembaga DPRD. Karena itu, dalam hal KPU menentukan siapa caleg yang akan duduk di DPRD, semua orang, baik itu warga asli atau pendatang, harus berdasarkan UU tentang Pemilu, bukan UU tentang Otsus. Semua tokoh, semua caleg harus menghormati, tunduk dan taat pada aturan tentang Pemilu tersebut.

Pemilu sudah selesai dilaksanakan pada 17 April 2019. Hasilnya pun sudah ditetapkan oleh KPU Mimika, sudah diteruskan ke KPU Provinsi Papua untuk selanjutnya dibawa ke KPU Pusat. Semua warga Mimika, terlebih pengurus parpol, para celeg dan para tokoh di daerah ini sudah tahu hasil suara yang diperoleh parpol dan caleg. Sudah bisa juga menduga siapa-siapa caleg yang akan lolos ke DPRD Mimika. Hasil ini, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, harus diterima sebagai hasil Pemilu 2019.

Bahwa ada harapan agar DPRD Mimika diduduki mayoritas oleh caleg asli Papua, sangatlah wajar. Tapi bila sesuai jumlah suara yang diperoleh dan sesuai UU Pemilu, harapan tersebut tidak bisa terkabul, maka harus ada kedewasaan politik untuk menerima kenyataan tersebut. Tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang memaksakan kehendak, memaksa KPU untuk melanggar UU Pemilu. Tidak boleh juga melakukan tindakan yang bisa merugikan diri sendiri.

Sebelum pelaksanaan Pemilu, semua parpol dan caleg sudah berjanji, “siap menang dan siap kalah.” Karena itu jadilah politikus sejati yang selalu taat aturan, yang siap menang dan siap kalah, yang tidak mengorbankan reputasi dan citra dirinya dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment