Lanjutan Sidang Perdata Sengketa Lahan Sekretariat KNPB Timika

Bagikan Bagikan
 Suasana sidang perdata sengketa lahan Sekretariat KNPB di Pengadilan Negeri Kota Timika. (Foto-Salma)

*Penggugat dan Tergugat Serahkan Hasil Kesimpulan

SAPA (TIMIKA) - Sidang perdata kasus dugaan penguasaan secara paksa sebidang tanah dan bangunan milik aktivis Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika yang juga Wakil Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Timika, Sem Asso, dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, Rabu (15/5), dengan menyerahkan hasil kesimpulan baik dari pihak tergugat yakni kepolisian maupun penggugat yang diwakili kuasa hukumnya.

Dalam persidangan tersebut, Veronika Koman selaku kuasa hukum Sem Asso sempat meminta kepada Majelis Hakim dalam sidang yang dipimpin Relly D. Behuku untuk membacakan hasil kesimpulan yang diserahkan. Namun tidak dikabulkan meskipun Veronika beralasan hal itu perlu dilakukan untuk diketahui oleh publik.

Menurut Majelis Hakim, kesimpulan tersebut akan dibacakan pada saat sidang selanjutnya yang akan digelar pada 23 Mei dengan agenda putusan.

"Pada agenda kesimpulan baik penasehat maupun JPU hanya menyerahkan saja. Nantinya kesimpulan bisa dibacakan pada saat sidang di tanggal 23 Mei,” ujar Relly.

Perlu diketahui bahwa, alasan Sem Asso mengajukan gugatan ini karena ia memiliki sebidang  tanah adat seluas 375 meter persegi di area Kebun Sirih, Jalan Sosial, Kabupaten Mimika. Kepemilikan itu berdasarkan surat rekomendasi pelepasan tanah adat Nomor : 063/SR/PTA/PJS-LEMASA/2014, tanggal 19 Mei 2014 dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) sebagai pemilik sah tanah Amungsa (Mimika).

Namun, pada 31 Desember 2018, tanah adat milik penggugat dikuasai secara paksa oleh tergugat, beserta dengan satu buah bangunan berlantai dua tanpa menunjukan bukti kepemilikan atau bukti eksekusi dari Pengadilan setempat yang memerintahkan penggugat untuk mengosongkan tanah adat dan bangunan milik penggugat.

Pada kasus ini, penggugat mengaku mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan rincian kerugian materiil senilai Rp147 juta dan kerugian imateriil senilai Rp1 miliar yang ditotal sebesar Rp1,147 miliar.

Tanah dan bangunan tersebut dijadikan sebagai Sekretariat KNPB, salah satu organisasi yang kerap kali menyuarakan kemerdekaan Papua. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment