OPD Gelar Harmonisasi Legislasi Rancangan Perda

Bagikan Bagikan
Kegiatan Harmonisasi Legislasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tahun 2019.(Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Harmonisasi Legislasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Mimika tahun 2019, pada Rabu (15/5)  

Ketua Panitia,  Moh. Jambia Wadan Sao, menuturkan kegiatan Harmonisasi yang diajukan oleh masing-masing pimpinan  OPD  dalam hal ini OPD teknis,  bertujuan menghindari terjadinya ketidaksesuaian ataupun bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi.

Jambia menjelaskan, dengan kegiatan tersebut, para pimpinan OPD dapat menerima masukan-masukan atau koreksi dari pihak lain,  agar raperda yang disusun betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam sambutan Bupati Mimika melalui Asisten 1 Setda Mimika,  Damianus Katiop  mengatakan, untuk mewujudkan peraturan dan ketertiban hukum dalam masyarakat,  serta menjamin kepastian dalam pelaksanaan oleh pemerintah, maka produk hukum dalam pembentukannya haruslah mengacu pada tata cara dan metode yang pasti,  baku dan standar yang mengikat pada semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tersebut.

"Dengan Undang-Undang (UU)  Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan perundang-undangan yang selanjutnya teknik pembetukannya sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah,  sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan Mendagri nomor 80 tahun 2018, tentang pembentukan produk hukum daerah, maka tara cara dan prosedur pembentukannya harus sesuai amanat UU,  dan peraturan Mendagri tersebut,”  ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebelum rancangan peraturan ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  dalam hal ini DPRD Kabupaten Mimika,  untuk mendapatkan persetujuan bersama,  sepatutnya dilakukan harmonisasi internal oleh pemerintah guna kesempurnaan rancangannya.

"Kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul,  dapat memperhatikan dan menyimak seluruh materi dalam rancangan peraturan daerah (Raperda)  dan proaktif dalam menerima koreksi dan teladan guna kesempurnaan rancangan Perda, " katanya.  (Jefri Manehat) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment