Pelanggaran Pemilu di Mimika Belum Mengarah ke Pidana

Bagikan Bagikan
Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Imanuel Waromi.(Foto-Acik)
SAPA (TIMIKA) - Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Imanuel Waromi mengatakan hingga saat ini semua laporan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tanggal 17 April lalu belum ada satupun yang mengarah ke tindak pidana.

Menurut Imanuel, setelah pelaksanaan pemilu sampai saat ini telah ada 15 laporan  yang diterima Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol). Namun semuanya belum lengkap, tidak disertai bukti-bukti lapangan yang akurat sehingga tidak memenuhi syarat material formil untuk dibahas lebih lanjut oleh Gakkumdu.

“Sekarang para pelapor harus mengisih form pengisian bukti-bukti yang kita kasih. Yang baru masuk adalah dari caleg Nasdem. Ada juga PKPI yang akan masuk lagi. Itu terkait dengan selisi perolehan suara yang dimiliki oleh parpol dan calegnya sendiri. Dimana suara yang seharusnya untuk partai, malah masuknya ke caleg partai itu sendiri,” tuturnya di Sentra Gakkumdu, Jalan  Yos Sudarso, Senin (13/5).

Dijelaskan, setiap laporan kasus yang masuk akan dikaji Gakkumdu dan bila terindikasi adanya pelanggaran pidana maka dilanjutkan ke bagian penyidik.

Untuk kasus seperti itu menurut dia, seharusnya bisa diselesaikan ketika pelaksanaan pleno tingkat distrik dengan mengajukan keberatan untuk kemudian langsung dirubah. Namun, jika hal itu lolos hingga ke pleno tingkat kabupaten maka dianggap telah sah.

“Memang mereka punyai hak untuk melapor. Makanya kami minta agar melengkapi syarat berupa bukti-bukti yang ada. Intinya setelah diketahui adanya pelanggaran maka harus segera dilaporkan karena kalau lebih dari tujuh hari, diangap kadaluwarsa,” tuturnya.

Dominan setiap pelapor  mengetahui tenggang waktu pelaporan sehingga tidak ada laporan yang dianggap kadaluwarsa oleh Gakkumdu. Setelah menerima laporan yang lengkap, Gakkumdu akan melakukan pembahasan khusus selama 18 hari berikutnya. Selanjutnya diklarifikasi kembali kepada setiap pelapor hingga kepada putusan.

Hingga saat ini dijelaskan, telah ada yang masuk dalam tahapan pembahasan satu. Namun belum bisa dilanjutkan ke pembahasan dua karena masih banyak yang harus dilengkapi oleh setiap pelapor.

“Laporan-laporan  yang diterima beberapa hari setelah pelaksanaan pemilu, sudah masuk dalam pembahasan tahap satu,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment