Pemprov Papua Mendapat Opini WTP Kelima Kali

Bagikan Bagikan
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa menyerahkan LKPD Provinsi Papua kepada Ketua DPRP Yunus Wondah.(Foto-Antara)

SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi Papua mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 untuk yang kelima kalinya.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa di Jayapura, Rabu (15/5) mengatakan pihaknya mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang akan atau telah dilakukan Pemprov Papua atas pengelolaan keuangan daerah 2018.

"Di mana sebagian besar sesuai dengan rencana aksi yang dibuat oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga dalam LKPD 2019 terjadi perbaikan-perbaikan dalam penyajian laporan keuangan," katanya.

Menurut Dori, BPK RI akan tetap mendorong Pemprov Papua untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistematika dan konsisten.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan penyusunan laporan keuangan Pemprov Papua 2018 telah sesuai dengan SAP dan telah diungkapkan secara memadai," ujarnya.

Dia menjelaskan hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Papua beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

"Dan tentunya tidak terlepas dari sinergi efektif seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPR Papua dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya," katanya.

Dia menambahkan meskipun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemprov Papua di antaranya penganggaran pendapatan pajak daerah, belanja bagi hasil pajak dan defisit dalam perubahan APBD 2018 belum sesuai ketentuan. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment