Pimpinan OPD Mestinya Malu, Kinerjanya Manjadi Curhat Bupati Mimika ke Wabup

Bagikan Bagikan
Tajuk SAPA

SALAH satu berita dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH dengan judul “Bupati Mimika Curhat ke Wakil Bupati Mimika, Apakah Pimpinan OPD Harus Saya Rolling Baru Mereka Mau Jalankan Kegiatan Fisik APBD?” yang diterbitkan Salam Papua dan sejumlah media massa di Kota Timika pada 7 Mei 2019 menarik untuk ditelisik lebih mendalam. Berita ini dibaca ratusan ribu warga baik melalui Koran dan media online atau media sosial.

“Beliau curhat ke saya,  pak wakil ini sama saja kita tetapkan APBD masih awal tapi sampai sekarang semua kegiatan dari masing-masing OPD  belum ada yang jalan. Apakah mereka mau saya rolling baru mau  jalankan kegiatan itu,” kata Wakil Bupati Mimika Yohanes Bassang mengutip kalimat  Bupati Mimika saat memimpin Apel Pagi di Puspem Kabupaten Mimika, Senin (6/5).

Ada banyak warga Mimika yang bertanya, ada apa sehingga seorang bupati curhat kewakilnya?  Apa lagi curhat tersebut berisi kekecewaan Bupati Mimika terhadap kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika yang nota bene diangkat oleh bupati sendiri. Nota bene merupakan orang-orang yang dianggap memenuhi syarat kepegawaian mememimpin sebuah OPD. Nota bene adalah orang-orang yang dipercaya atau orang kepercayaan Bupati Mimika.  Karena tidak mungkin seorang pejabat diangkat memimpin sebuah OPD bila tidak dipercaya oleh bupati.  

Menariknya, materi curhat ini terkait belum adanya kegiatan fisik dalam APBD 2019 yang sudah berjalan sampai Mei 2019. Pada hal APBD sudah ditetapkan beberapa bulan lalu. Sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Karena bila APBD sudah ditetapkan dan DPA sudah diserahkan ke masing-masing OPD, maka kunci dari jalannya program fisik dalam DPA sepenuhnya berada di OPD dan tentu saja ditentukan oleh pimpinan OPD.

Pertanyaannya, apakah susahnya menjalankan program fisik dalam APBD oleh OPD? Apa sulitnya dilakukan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)  untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan? Mengapa sampai berbulan-bulan tidak jalan alias mandeg? Mengapa pelelangan proyek tidak bisa dilakukan berbulan-bulan lamanya setelah APBD ditetapkan dan DPA diserahkan ke OPD? Sejauh ini belum ada pimpinan OPD yang menanggapi curhat Bupati Mimika ke Wabup Mimika ini melalui media massa, sehingga tidak bisa diketahui apa kendala atau apa alasan proyek-proyek belum dilelang hingga saat ini?

Patut juga dicermati ada apakah dibalik sikap para oknum pimpinan OPD yang hingga saat ini membiarkan program kegiatan fisik APBD 2019 tidak berjalan? Mengapa terkesan para oknum pimpinan OPD ini seperti malas tahu? Apakah memang ini sebagai sikap pembangkangan terhadap pimpinan di daerah ini? Belum bisa dipastikan. Atau memang sengaja dibuat lambat pelaksanaan kegiatan fisik ini, agar  kemudian dilaksanakan terburu-buru pada akhir tahun, lalu pengawasan terhadap kualitas pekerjaan fisik tersebut menjadi lemah dan ada pihak-pihak tertentu yang mendapat keuntungan?

Satu hal yang pasti, bila APBD terlambat ditetapkan, apa lagi di atas April, selalu Pemkab Mimika, dalam hal ini Bupati Mimika yang disalahkan. Dinilai lambat, menghambat pembangunan dan lain sebagainya. Tapi begitu ditetapkan lebih cepat di awal tahun, justru OPD yang menjadi biang keterlambatan. Pada akhirnya Bupati Mimika juga yang disalahkan, karena bisa saja dianggap tidak mampu mengatur para pimpinan OPD untuk bekerja maksimal. Bahkan Bupati bisa dinilai salah dalam mengangkat pimpinan OPD. Karena pimpinan yang diangkat tidak bekerja betul dan malah merusak citra bupati sendiri.

Pada pelaksanaan apel tanggal 6 Mei tersebut, Wabup Bassang  meminta semua kegiatan fisik segera dilakukan penunjukan PPTK  untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan. Apakah permintaan ini sudah dilaksanakan?  Apakah jawaban dari para pimpinan OPD di Pemkab Mimika?

Sesungguhnya curhat Bupati Mimika ke Wabup ini sangat amat memalukan dan menjatuhkan citra oknum-oknum pimpinan OPD di Kabupaten Mimika yang hingga kini kegiatan fisik APBD-nya belum berjalan. Masyarakat bertanya, apa saja yang dikerjakan selama ini sampai kegiatan fisik tersebut mandeg? Gaji dan semua tunjangan jabatan lancar diterima tiap bulan, tapi kewajiban melaksanakan tugas ada yang tidak berjalan. Apalagi kegiatan fisik tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Mestinya ada sanksi tegas dari Bupati Mimika kepada oknum pimpinan OPD dan pejabat-pejabat lain di OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program fisik dalam APBD. Keterlambatan ini harus dievaluasi secara menyeluruh, apa kendala dan penyebabnya. Bila ditemukan ada sikap malas tahu, mengulur-ulur waktu dan pembiaran, maka oknum pimpinan OPD tersebut layak dicopot dari jabatannya.  Tidak bisa dibiarkan kinerja buruk para oknum pejabat ini ‘berlalu’ begitu saja. Sanksi tegas sangat diperlukan. Curhat bupati ke Wabup ini baru bernilai bila ditindaklanjuti dengan adanya sanksi. Tanpa sanksi, tidak akan terjadi perubahan pada kinerja para pimpinan OPD. (Yulius Lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment