SK Pembatalan Pleno Cacat Hukum, Caleg PBB Mengadu Ke Gakkumdu

Caleg PBB, Kristian Victor Kabei saat mengadu ke Gakkumdu.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Caleg Partai Bulan Bintang (PBB), Kristian Viktor Kabei mengadu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika terkait SK berita acara pembatalan pleno rekapitulasi penghitungan suara di daerah pemilihan (dapil) satu dan dua Distrik Mimika Baru (Miru) beberapa waktu lalu karena dinilai cacat hukum.

Victor Kabei mengatakan, SK tersebut cacat hukum karena ditandatangani oleh PPD dan para saksi di Mimika Baru (Miru) hanya dengan alasan keamanan saja.

"Mereka tidak bisa membatalkan hasil rekapitulasi suara itu hanya dengan alasan keamanan yang tidak kondusif. Menurut pengacara saya itu sudah cacat hukum. Makanya hari ini (kemarin-red) kami melapor ke Gakkumdu," ungkapnya di Sentra Gakkumdu, Jalan Yos Sudarso, Rabu (15/5).

Viktor mengatakan pembatalan SK tersebut sebagai pelanggaran hukum sehingga harus ditindak. Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini PPD Miru dan KPU Mimika harus mengakui suatu produk rekapitulasi yang sesuai dengan hasil kesepakatan berdasarkan penghitungan dari TPS.

Menjadi suatu pertanyaan jika SK pengesahan hasil penghitungan suara dari TPS harus dibatalkan hanya karena alasan keamanan yang tidak kondusif.

"Tidak kondusifnya situasi keamanan di tempat pleno itu bukan satu alasan untuk mereka batalkan semua hasil yang dari TPS. Lalu mereka buatkan satu rekapan yang baru. Itu cacat hukum," jelasnya.

Atas temuan pelanggaran ini, direncanakan Viktor juga akan mengadu hingga ke MK agar hasil pleno di dapil satu dan dua dibatalkan karena pembatalan berita acara itu sangat tidak memiliki alasan yang tepat.

Akibat dari pembatalan SK berita acara yang berdasarkan hasil pleno penghitungan suara di tingkat TPS maka ditemukan adanya perubahan suara yang dominan berkurang.

"Laporan ini juga baru kami dapat dari partai makanya kami langsung ke Gakkumdu. Kami minta penghitungan suara harus ulang. Bila perlu harus PSU. Kami siap penuhi permintaan dari Gakkumdu untuk kelengkapan laporan kami ini," katanya.

Sedangkan Komisioner Bawaslu Mimika Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Imanuel Waromi menuturkan bahwa telah menerima pengaduan caleg PBB dapil 1. Caleg terkait juga akan segera mempersiapkan laporannya dan Gakkumdu telah menyampaikan form pengisian laporannya.

" Sekilas saya dengar dari laporannya ialah menggugat terkait pleno di Eme Neme beberapa waktu lalu tentang perubahan-perubahan SK dari pleno pertama ke pleno kedua dan berikutnya. Itu hak mereka untuk melapor, tapi nantinya kami tetap melihat kembali pelanggarannya dengan kesepakatan saat pleno itu," tutur Imanuel.

Menurut Imanuel, Gakkumdu akan bertindak sesuai atauran jika memang terdapat kesalahan sesuai yang dilaporkan. Demikian juga dengan kesepakatan yang tidak ditandatangani bersama seluruh saksi. Masih ada tahapan lanjutan atas pengaduan yang disampaikan. Sebab, setiap laporan harus dilengkapi dengan syarat formil yang akurat.

"Kami tidak bisa langsung bilang bahwa itu salah, tapi harus sesuai dengan pemeriksaan lanjutan. Makanya kami minta laporannya dilengkapi,"tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini Gakkumdu sedang mempersiapkan undangan yang akan ditujukan kepada saksi-saksi dari partai Nasdem untuk dimintai keterangan menyusul laporan yang selama ini dilimpahkan.

Selain itu, ada juga masih ada beberapa Distrik yang bermasalah khsusunya Distrik Miru. Namun, melihat batas waktu dan banyaknya kasus yang ditangani Gakkumdu maka harus dilakukan klarifikasi kepada masing-masing PPD, PPS dan KPPS.

"Di Miru terkait dengan laporan dari Nasdem dan PBB. Kalau di Tembagapura itu terkait laporan dari PAN. Sekarang kami persiapakan undangannya untuk setiap saksi. Kalau selesai pertemuan bersama saksi-saksi maka dilanjutkan dengan pembahasan," katanya. (Acik)