Tidak Berjalannya Perda Di Mimika Karena Miskomunikasi

Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sukoyo.(Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sukoyo menyebut tidak berjalannya beberapa Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Mimika terjadi karena adanya miskomunikasi antara eksekutif dan legislative.

Sukoyo menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi gejolak antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga beberapa kegiatan dan peraturan tidak dijalankan secara maksimal.

Dalam penetapan Perda, Sukoyo mengatakan harus melihat kebutuhan dari daerah, entah dalam setahun itu ada 2, 3 ataupun lebih, dan harus melalui yang namanya perundingan baik itu eksekutif dan legislatif, harus terukur.

"Pada prinsip umumnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda- Perda yang belum terbit harus disesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang baru. Jika tidak dapat menyesuaikan maka harus melakukan Indentifikasi kembali terhadap Perda- Perda yang telah ada itu berjalan sudah sejauh mana,” ungkap Sukoyo saat ditemui di salah satu hotel di Jalan Yos sudarso Timika, Selasa (14/5).

Mungkin tuturnya, ada Perda yang pernah ada tapi belum pernah dilaksanakan. Mungkin ada Perda yang isi materinya bertentangan dengan peraturan yang ada di tengah masyarakat, sehingga harus dienditifikasi kembali untuk dicarikan solusinya, diperbaiki, atau dibatalkan ataupun dicabut, sesuai dengan keputusan pemerintah setempat.

Ia menyebut, Perda yang telah ditetapkan bukan saja merupakan Perda dari Legislatif saja, ataupun Perda dari Eksekutif saja, tapi Perda-nya masyarakat. (Jefri Manehat)