Tidak Lapor LHKPN, Tunjangan 48 Pejabat Pemkab Mimika Tidak Akan Dibayar

Bagikan Bagikan

Ilustrasi - (Antara Foto)
SAPA (TIMIKA) - Sebanyak 180 pejabat eselon II dan III di Kabupaten Mimika wajib melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dari 180 tersebut, saat ini sudah terdapat 132 orang yang melaporkan, tersisa 48 orang yang belum dan terancam tidak dibayar tunjangannya.


"Ke 48 pejabat yang dimaksud tidak melaporkan LHKPN, maka akan dikenakan sanksi, dengan tidak dibayarkan  tunjangannya," tegas Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (27/5).

Bassang mengatakan bagi yang belum melaporkan LHKPN karena mengalami kesulitan dalam penyusunannya, dapat berkomunikasi dengan meminta petunjuk operator pada Inspektorat untuk segera diselesaikan, dan begitu juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar dapat menindaklanjutinya.

Sesuai dengan pertemuan para Bupati dan Inspektur se-Propinsi Papua beberapa waktu yang lalu, dalam hal penyampaian LHKPN, Kabupaten Mimika masuk dalam posisi menegah.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius Sasarari, menambahkan bahwa 48 pejabat yang belum melaporkan LHKPN diberi batas waktu hingga pada bulan Juni. Selain itu, juga belum diketahui pasti apa kendala sehingga 48 pejabat tersebut belum melaporkan LHKPN.

"Apakah mereka takut melaporkan atau belum buat? Tapi ada beberapa yang sudah datang ke kita untuk buat, tapi setelah itu mereka tidak kembali lagi dan ini dampaknya kami dari Inspektorat yang kena. Jadi kita harap yang belum, segera untuk dilaporkan LHKPN-nya dan jika ada kendala mari kami akan bantu," terangnya.

Sesuai dengan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa, pada tanggal 31 Maret 2019 adalah hari terakhir pejabat melaporkan LHKPN, dan untuk Kabupaten Mimika sendiri terdapat 180 pejabat yang masuk dalam daftar wajib melaporkan LHKPN.

Evaluasi KPK untuk Pemerintah Papua baik dari provinsi hingga kabupaten dan kota, Yulius mengatakan bahwa Mimika peringkat 4 dalam penyampaian LHKPN setelah Jayawijaya, Supiori dan Pemerintah Provinsi Papua. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment