Tidak Turunkan Tarif Tiket, Menhub Ancam Tutup Izin Maskapai

Bagikan Bagikan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menegur hingga membatasi rute maskapai jika tak menyesuaikan harga tiket pesawat sesuai ketentuan baru.(Foto-CNN)

SAPA (JAKARTA) - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan aturan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang baru. TBA ditetapkan turun 12-16% dan maskapai wajib memberlakukan tarif ini mulai Jumat (17/5). Bila maskapai masih bandel, bakal ada sanksi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya bakal memberi sanksi ke maskapai bandel dengan tidak memberikan berbagai pelayanan yang harusnya menjadi hak maskapai.

"Kemarin sudah dikeluarkan (aturannya), kita kasih waktu dua hari jadi kalau sekarang ini Kamis, Jumat sudah berlaku. (Kalau tidak patuh) ada sanksi. Sanksinya kita tidak layani mereka," kata Budi ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Contoh pelayanan yang bakal dihentikan Kementerian Perhubungan adalah tidak mengabulkan pemohon mengajukan surat permohonan pendaftaran pesawat udara kepada pihak maskapai.

"Dia mau daftar penerbangan nggak kita layani, dua minggu setelah dia tidak berlakukan itu. Dia lakukan secara masif tidak dilakuin (penyesuaian TBA) kita peringati, dua minggu, kalau dua minggu tidak dikerjakan kita tutup pelayanan itu," jelasnya.

Sanksinya tak cuma itu, pelayanan lain seperti pembukaan rute baru oleh maskapai juga tidak akan diberikan jika tak mematuhi TBA yang baru.

"Iya termasuk (pembukaan rute baru) itu di antaranya (yang tidak diberikan)," tambahnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan, pemerintah memiliki ketentuan yang mengatur soal sanksi ini.

"Apabila, berdasarkan ketentuan ini tidak dipatuhi maka akan diberikan peringatan, atau kami punya ketentuan PM 78 tahun 2016 tentang sanksi administrasi," katanya di Kemenhub Jakarta, Kamis (16/5).

Dia mengatakan, sanksi itu bersifat bertingkat, dari peringatan hingga pencabutan izin.

"Ada hierarkinya ada mekanismenya, ada peringatan, pembekuan, pencabutan dan terakhir denda administrasi. Itu sesuai ketentuan sanksi administrasi," ujarnya.

Polana juga  mengatakan, kebijakan ini akan dievaluasi 3 bulan sekali atau jika ada perubahan signifikan dalam komponen pembentuk tarif tiket.

"Keputusan Menteri yang baru ini, kami akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu terjadi perubahan signifikan terhadap komponen nilai tukar, avtur dan komponen lain maka dapat dilakukan penyesuaian atau penyesuaian kembali terhadap TBA tersebut," katanya.

Polana menjelaskan, harga tiket yang dibeli masyarakat sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa komponen. 

"Antara lain biaya operasional penerbangan, jasa kebandarudaraan, jasa pelayanan navigasi, pajak, asuransi, harga avtur dan lain-lain. Beberapa komponen ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar terhadap rupiah," jelasnya.

"Perlu dipahami bahwa tiket yang dibeli masyarakat TBA ditambah PPN, kemudian ditambah iuran wajib Jasa Raharja, PSC, dan tuslah apabila memang ada tuslah," sambungnya.

Garuda Minta Insentif

Pihak maskapai mengaku butuh insentif dari pemerintah dalam rangka mengimplementasikan penurunan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16%. Insentif ini diperlukan agar maskapai tak terbebani penurunan TBA.

"Iya (perlu) insentif. Jadi tidak fair juga kalau hanya maskapai sendiri yang ditekan," kata VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan saat dihubungi Kamis (16/5).

Dia menjelaskan, insentif yang dimaksud adalah pengurangan pajak yang dikenakan ke perusahaan penerbangan. "Mungkin dari tax yang bisa meringankan si maskapai dalam kaitan cost-cost-nya," paparnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah membantu meringankan biaya-biaya kebandaraan dan navigasi yang harus dibayar maskapai. Itu bisa dibicarakan oleh pemerintah dengan stakeholder terkait, baik operator bandara maupun penyedia jasa navigasi. Menurutnya tak bisa penurunan TBA ini hanya dibebankan kepada maskapai.

"Penurunan TBA ini harusnya juga pemerintah mengajak stakeholder yang lain untuk sama-sama berkontribusi. Jadi tidak hanya menekan maskapai untuk menurunkannya gitu. Jadi harus bersama-sama," tambahnya. (Detikcom)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment