DPR Desak Perpanjangan Runway Bandara Manokwari Harus Dipercepat

Bagikan Bagikan


SAPA (MANOKWARI) - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat mendesak pemerintah daerah setempat untuk mempercepat rencana memperpanjang runway atau landasan pacu Bandar Udara Rendani Manokwari dipercepat.

"Manokwari ini ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi penerbangan sangat tinggi tapi masak cuma Batik Air sama Sri Wijaya saja ada. Tidak ada pilihan untuk maskapai lain," kata Sekretaris Komisi C DPR Papua Barat, Jhon Asmuruf di Manokwari, Kamis (13/6).

Kondisi ini, kata dia, akan berdampak pada pelambatan investasi serta layanan publik lainnya.

Politisi Partai Hanura ini mendesak pemerintah Papua Barat mendorong percepatan pengembangan bandara tersebut, sehingga maskapai lain bisa masuk dengan mendatangkan pesawat berbadan besar.

"Dulu ada Garuda, Lion Air. Sekarang tinggal dua saja. Tidak ada persaingan sehingga yang ada harga tiket mahal minta ampun dan masyarakat tidak punya pilihan lain," ujarnya lagi.

Pada tahun 2018, ungkap Asmuruf, pemerintah Papua Barat melalui APBD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk mendukung pembangunan tersebut. Tahun ini pemerintah kembali menggelontorkan anggaran dengan jumlah cukup besar.

"Tapi mana hasilnya, masa dengan anggaran sebesar itu sejak tahun 2018 cuma ada tiang pancang saja," katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sudah sangat siap memperpanjang runway Bandara tersebut. Daerah baik provinsi maupun kabupaten harus bertindak lebih cepat.

Terkait pembebasan lahan, Pemprov diminta berkoordinasi dengan Pemkab Manokwari untuk menuntaskan seluruh persoalan.

"Kalau masalah anggaran saya rasa sudah cukup besar dana yang diluncurkan pemerintah provinsi. Seharusnya tidak ada lagi kendala terkait lahan," katanya menambahkan.

Jika daerah tidak bergegas, lanjut Asmuruf, pihaknya khawatir anggaran yang telah disiapkan pusat dikembalikan ke kas negara atau dialihkan ke daerah lain.

"Kalau seperti itu kan sayang, kita harus bersabar lagi untuk menunggu entah sampai kapan, karena pemerintah pusat juga harus membangun daerah lain," tambahnya. (Antara)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment