Kementan Dorong Pemkab Mimika Manfaatkan Lahan Tanah Kering Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bagikan Bagikan
Pj Sekda Mimika Marthen Paiding.(Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memanfaatkan lahan tanah kering untuk meningkatkan pertumbuhan rkonomi masyarakat.

Pj Sekda Kabupaten Mimika,  Marthen Paiding mengatakan dorongan tersebut sangat serius,  dimana Direktur Pemanfaatan Lahan langsung berkunjung ke Mimika untuk memastikan dan melihat lahan-lahan yang ada, apakah layak atau tidak.

Sekda Marthen menjelaskan,  setelah meninjau secara langsung lahan-lahan yang ada,  ditemukan ada lahan yang bagus untuk dikembangkan. Hal tersebut juga sesuai dengan keputusan Bupati Mimika.

"Tentunya Pemerintah Kabupaten Mimika menyambut baik program dari pusat tersebut, untuk  melihat peluang- peluang dan mengembangkan lahan pertanian yang mana lahan tersebut tidak dikelola oleh masyarakat, " kata Marthen saat ditemui di ruang kerjanya,  di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika,  Jalan Poros Kuala Kencana SP3,  Rabu (12/6).

Menurut Sekda, untuk itu terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dalam hal ini masyarakat yang memiliki lahan. Karena masalah tanah bukanlah masalah gampang.  Karena itu akan dibentuk tim ntuk melihat lokasi yang masuk dalam rencana.

"Lahan-lahan yang direncanakan yakni lahan yang berada sepanjang jalan Trans Nabire Timika,  dengan luas 250.000 Hektare sesuai dengan permintaan pusat.  Lahan yang begitu luas,  mungkin akan sulit namun Pemkab Mimika tetap berupaya untuk semaksimal mungkin, agar lahan yang ada bisa di kelola. Pemkab pastinya seriusi hal ini dengan menyiapkan lahan untuk nantinya dikembangkan, " ujarnya.
Pertemuan dihadiri semua OPD untuk membahas program Kementan tersebut. (Foto Jefri Manehat)

Program tersebut, jelas Marthen  bertujuan agar masyarakat mempunyai aktivitas untuk menumbuhkan ekonominya.

Sekda Marthen menjelaskan, lahan-lahan yang ada akan digarap menjadi sawah, atau usaha pertanian lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi lahan.  Untuk sawah akan dibantu dengan irigasi dan bendungan. Semua akan dibantu oleh Kementerian Pertanian. Jika lahannya banyak akan dibuat kluster - kluster.

"Selain menyiapkan lahan untuk nantinya dikelola, kita juga akan menyiapkan tempat atau pasar untuk menampung hasil-hasil tersebut, " katsnya.

"Penguasaan lahan yang ada merupakan milik masyarakat adat. Lahan-lahan tersebut dipastikan bukan merupakan hutan lindung.  Kita juga akan pastikan lahan yang akan dikelola bukan merupakan hak guna usaha (HGU)  karena kita ketahui daerah sana ada beberapa perusahaan yang beroperasi, salah satunya PT PAL,  kita akan koordinasi dengan mereka, " tambahnya. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment