Partai Hanura Dirugikan Akibat PPD Miru Merubah Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara

Bagikan Bagikan
Feri Magai Uamang (kanan)  dan Saleh Alhamid (kiri) saat mengadakan konferensi pers di Gedung DPRD Mimika. (Foto-Saldi)
SAPA (TIMIKA) – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mimika menyatakan kehilangan sebanyak 500 suara pada Daerah Pemilihan (Dapil) I untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) kabupaten/kota. Hal itu terjadi setelah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru (Miru) mengubah berita acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik untuk Dapil I dan II.

Feri Magai Uamang, caleg Partai Hanura nomor urut 6 dari Dapil I mengatakan, sebelumnya dalam berita acara penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik untuk Dapil I, partai Hanura memperoleh sebanyak 3.216 suara dan menduduki peringkat 5. Namun, PPD Miru melakukan perubahan sehingga berpengaruh pada perolehan suara partai Hanura menjadi 2.716 suara, atau turun ke peringkat 7, yang secara otomatis dari 6 kursi yang diperebutkan di Dapil I tidak diperoleh partai Hanura.

Feri Magai Uamang yang memperoleh suara tertinggi di partai Hanura untuk Dapil I, juga merasa dirugikan. Karena, Feri meraih suara tertinggi dan berpotensi mendapatkan satu kursi jika suara yang diperolehnya dikalkulasikan dengan suara partai. 

“Buktinya ada ditangan saya. Didalam berita acara yang pertama ini, perolehan suara sudah mencapai 3.216 (jika ditambah dengan-red) suara partai. Jadi kalau hitungan 3.216, saya (Partai-red) sudah bisa mendapatkan satu kursi. Tapi, satu hari kemudian suara saya diubah lagi, dipangkas 500 suara, dibuang ke partai lain. Kemudian ranking saya turun menjadi 2.716 suara. Jadi, tadinya saya dapat kursi, hilang. Hak saya dihilangkan secara sengaja oleh PPD,” kata Feri saat mengadakan konferensi pers di Gedung DPRD Mimika bersama Ketua DPD partai Hanura, Saleh Alhamid yang kini masih sebagai Ketua Komisi A DPRD Mimika, Kamis (13/6).

Feri juga mengaku sangat kecewa dengan perubahan berita acara yang dilakukan PPD Miru. Bahkan, Ia juga kecewa dengan pihak aparat keamanan yang pada saat perubahan itu terjadi berada di lokasi dan mengetahui hal itu, bahwa apa yang dilakukan PPD Miru menyebabkan pihak lain dirugikan.

“Kita sangat dikecewakan dengan kinerja penyelenggara pemilu ini. Suara dihilangkan, tapi dihilangkan justru ke partai yang oposisi. Suara yang 500 mereka (PPD) tambahkan di partai yang oposisi, itu yang saya sangat kecewa,” ujarnya.

Menurutnya, ia merasa haknya sebagai orang asli Papua yang dipercaya oleh masyarakatnya khususnya dari suku Amungme telah ditiadakan. Padahal, suara yang diberikan oleh masyarakat Amungme memiliki harapan besar agar ada wakil Amungme terutama Feri bisa duduk di kursi DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka. 

“Saya anak daerah ini untuk memimpin masyarakat saya, untuk membangun masyarakat saya, sesuai dengan kondisi keadaan mereka di tempat ini. Dan hak mereka, itu sudah diberikan kepada saya, sudah memberikan kepercayaan untuk saya duduk di kursi DPR, tapi kok suara saya dipermainkan dengan cara kayak begitu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Saleh Alhamid juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada partai Hanura sangat mengecewakan pihaknya. Hal ini ia tegaskan akan terus ditindaklanjuti untuk mengetahui secara pasti apa alasan sehingga PPD Miru merubah berita acara.

“Ada satu pertanyaan serius. Mengapa PPD merubah berita acara pertama dan memberikan berita acara kedua? Kemarin, setelah beberapa waktu lalu PKPI demo, saya membaca didalam sebuah tulisan, ada bisik-bisik aparat, kan begitu. Saya tidak tahu aparat yang dimaksud itu aparat apa. Apa masalahnya? Apakah betul bisik-bisik itu yang merubah DA1 pertama ke DA1 kedua,” tanya Saleh.

Menurut Saleh, semestinya ada alasan yang patut disampaikan PPD ketika hendak merubah suatu berita acara. Bahkan pada saat itu juga terdapat beberapa saksi parpol tidak sepakat dengan langkah PPD merubah berita acara, apalagi PPD tidak tidak menyiapkan form keberatan.

“Ada unsur pidana tidak? Ada. Anda (PPD) merubah sebuah berita acara, kenapa anda menyuruh seorang anak ini (Feri Magai Uamang) ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika anda mengeluarkan berita acara kedua. Mengapa saudara tidak memerintahkan orang yang protes berita acara pertama untuk ke MK, misalnya,” katanya.

“Ada indikasi kuat, saya dapat informasi, keluarnya berita acara ada tekanan. Kami sekarang belum tahu yang menekan siapa. Saya bicara selaku ketua Komisi A juga ketua Partai. Kalau yang menekannya dari pemerintah, kita bisa bawa ini ke Presiden. Kalau yang menekan aparat keamanan, kita bisa membawa ini ke pimpinan mereka yang lebih tinggi diatas, misalnya TNI atau Polisi, kita bisa sampaikan, karena ini menyangkut stabilitas daerah,” katanya.

Terkait berita acara yang dirubah PPD Miru, KPU Mimika pun hingga kini masih menunggu PPD Miru menyerahkan berita acara yang dimaksud. Karena sampai saat ini PPD Miru belum juga menyerahkannya ke KPU. Hal tersebut disampaikan Komisioner Divisi Teknis KPU Mimika, Dedy N. Mamboay, Selasa (12/6).

“Kami harap PPD juga membantu KPU, jangan main lalu buang bola. Kamu inikan perangkat dibawah kita, PPD, PPS sampai KPPS. Kami tidak bisa bekerja tanpa dukungan kamu. Jadi, data yang ada seperti (PPD) Miru, itu coba kamu serahkan ke kami. Kami tidak bisa merubah apa yang sudah ada, jangan kamu khawatir, takut, sehingga barang itu, dokumen itu, tidak diserahkan. Apakah saya harus telepon Kapolda untuk perintahkan Kapolres untuk cari kamu? Kan tidak usah begitu,” ujar Dedy saat ditemui di Kantor KPU Mimika, Jalan Hasanuddin. (Saldi)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment