Anggota DPRD Mimika Kecewa Hak-Hak Tahun 2018 Belum Dibayar, Bisa Digugat Ke PTTUN

Bagikan Bagikan
Thadius Kualik (FOTO: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Anggota DPRD Mimika mengaku kecewa lantaran hingga saat ini hak melekat mereka tidak dibayar sejak 2018 lalu.

Anggota Komis C DPRD, Thadeus Kualik mewakili anggota Dewan lainnya mengatakan, hak-hak yang belum dibayar diantaranya pin, pakaian seragam kantor, jas, kemeja safari, sepatu, pakaian olahraga dan yang lainnya. Persoalan ini telah lebih dari satu kali dipertanyakan kepada Bendahara Setwan, tapi tidak mendapt jawaban yang pasti. Karena itu diharapkan hak-hak melekat itu segera dibayarkan agar tidak lagi menjadi pertanyaan bagi seluruh anggota Dewan.

"Makanya sekarang kami enggan masuk kantor karena anggota Dewan lainnya enggan terbuka. Itu kami tidak terima sejak 2018. Kami tanya anggaran-anggaran itu lari ke mana dan kapan kami terima? Di Setwan saling menunjuk tanpa kejelasan," ungkap Thadeus di Kantor DPR, Jumat (19/7).

Persoalan ini menurut dia, sengaja disampaikan ke media agar diketahui bahwa bagian Setwan tidak memberikan jawaban yang jelas.

"Setwan itu tidak tahu ke mana karena tidak pernah muncul di kantor. Kalau hal ini belum digubris maka nanti saya akan buka-bukaan soal yang lainnya," katanya.
Johanis Wantik (FOTO: SAPA/Acik)
Anggota Komisi C, Johanis Wantik mengatakan, hal itu dikarenakan manajemen lembaga yang tidak ditata baik sehingga tidak terjalin koordinasi bersama dan melemahkan hak-hak. Hal ini terbukti setiap anggaran yang telah dibahas dan ditetapkan bersama DPRD dapat dialih untuk hal lain sehingga hak-hak DPRD dipangkas.

"Ini persoalan koordinasi saja. Kalau tidak saling koordinasi maka fungsi pemgawasannya juga lemah dan akhirnya hak kita dilemahkan," katanya.

         Elminus B Mom (FOTO: SAPA/Acik)

Sedangkan Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom mengatakan, kalau hak-hak ini tidak dibayar maka bisa digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Elminus mengaku persoalan ini telah dibicarakan ke bagian Setwan namun belum ada respon.

"Memang untuk tahun 2015-2017 sudah diterima, tapi kalau yang 2018-2019 belum ada. Ini bisa digugat sampai ke PTTUN karena hak kita tidak dibayar. Dasar apa hak DPR tidak dibayar?," ungkapnya. 

Sampai berita ini diterbitkan, Setwan DPRD Mimika belum berhasil dikonfirmasi. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment