Banyak Pengusaha Bertopeng Orang Asli Papua 'Gentayangan' di Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan
Yonas Magal (Foto: Saldi)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah perlu melibatkan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dalam kaitanya dengan pembinaan dan pemberdayaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001. Namun, di penghujung hingga berakhirnya, masih banyak terlihat ketimpangan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Mimika.

"Saya sangat prihatin dengan hal ini, banyak pengusaha-pengusaha Papua bertopeng OAP.yang 'bergentayangan' di Pemerintah Kabupaten Mimika," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika, Yonas Magal, Senin (15/7). 

Menurut Yonas, berdasarkan data dan informasi yang diperolehnya, hampir 1.070 paket pekerjaan yang telah terdaftar dan tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mimika. Namun sejauh ini belum ada kepastian keberpihakan pada pengusaha OAP setelah dikonfirmasi ke KAPP.

"Sejauh ini, setelah saya konfirmasi dengan Ketua KAPP Kabupaten Mimika, pihaknya belum ada kepastian tentang hal ini, tentang paket mana yang anggotanya dapat," katanya. 

Padahal, secara aturan, KAPP adalah mitra resmi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sebagaimana telah dimuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 45 tahun 2017.

"Sangat disayangkan penerapannya di daerah kurang maksimal," ujarnya. 

Yonas menjelaskan, secara hirarki KAPP adalah implementasi dari Undang-undang Otsus tahun 2001 itu sendiri. Di mana, secara langsung KAPP sebagai mitra resmi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemberdayaan dan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terhadap pengusaha asli Papua. 

"Untuk itu saya berharap sudah waktunya Pemerintah Daerah melaui OPD-OPD terkait dan Kepala Daerah memperhatikan hal ini. Sudah jelas, dan tidak perlu ada kesan yang kelihatanya ditutup-tutupi. Ini era lnformasi, ini era keterbukan informasi, sayang sekali banyak saya dapati pengusaha pengusaha OAP yang mengeluh tentang mekanisme tender Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Pemerintah Kabupaten Mimika, baik langsung maupun tidak langsung," terangnya. 

"Bukankah semuanya sudah jelas, bahkan Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir menaruh perhatian khusus kepada Papua. Misalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," katanya. 

Hal ini, menurut Yonas menunjukkan komitmen kuat dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua, terlebih khusus di Kabupaten Mimika. Sebab, terbitnya peraturan ini sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008. Kemudian terbit Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. 

"Dan yang paling terbaru yaitu Pepres Nomor 17 tahun 2019, sudah sangat jelas bahwa, menurut saya merupakan komitmen Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo dan tim kerja sebelum masa akhir jabatan awal tahun ini, tepatnya pada bulan Maret 2019 menerbitkan Pepres ini," katanya. 

Dengan tujuan pengadaan langsung sampai Rp1 miliar, tender terbatas, kewajiban pelaku usaha asli Papua, maka, hal tersebut sebagai satu bentuk proteksi dan pembinaan bagi pengusaha OAP agar kedepan menjadi lebih professional sehingga mampu bersaing dengan saudara-saudara pengusaha pendatang atau non-OAP. 

Menurutnya, mengapa harus ditender paket Rp1 miliar khusus untuk OAP? Kata dia, supaya ada semangat berkompetisi. Sehingga nantinya para pengusaha yang dulunya mengerjakan proyek penunjukan Iangsung bisa berkembang, bisa ikut Ielang untuk menambah jam terbang dan peningkatan usahanya. 

"Saya kira regulasi ini adalah kebijakan afirmasi sehingga nanti bisa disiapkan sistem sendiri ataukah nanti tetap berpatokan pada standar biding document," katanya. 

Oleh karena itu, Yonas berharap Pemkab Mimika dalam hal ini pimpinan-pimpinan OPD baik yang mengelola Otsus, DAK, DAU, APBN dan APBD, diharapkan memiliki keberpihakan dan etikat baik terhadap pengusaha OAP. 

"Sudah sangat jelas saya sampaikan sebelumnya bahwa, mau menciptakan mekanisme apalagi yang mau diterapkan? Menurut saya sudah cukup, dan berhenti sudah para pejabat daerah. KAPP sudah ada dan memiliki payung hukum yang jelas. KAPP sendiri menjadi wadah pengusaha OAP dan wadah resmi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi dan Perpres tersebut," katanya. 

"Jadi saya tegaskan kepada semua pimpinan OPD-OPD yang mengusulkan paket-paket tender baik langsung maupun tidak langsung yang ditayangkan melalui mekanisme LPSE. Diharapkan jika itu pengusaha OAP maka, agar diarahkan kembali mengambil surat pengatar atau semacam rekomendasi dari KAPP. Jika bukan, tidak ada rekomendasi atau pengantar dari KAPP, berarti itu pengusaha Papua bertopeng," tegasnya. (Saldi)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment