Kapolres : Libatkan Anak-Anak Dalam Demo Melanggar Undang-Undang

Bagikan Bagikan
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto memberikan arahan pada aksi demonstrasi di SMP Negeri 7 Mimika. (Foto: SAPA/Salma)

SAPA (TIMIKA) – Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan aksi demonstrasi terkait pemecatan seorang guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Mimika yang melibatkan anak di bawah umur telah melanggar undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 cukup jelas. Penyampaian aspirasi dimuka umum baik lisan maupun tertulis diberikan kebebasan dan ada ketentuannya. Sehingga hak-hak orang lain tidak dilanggar,” kata Kapolres  saat ditemui di SMPN 7 Mimika, Jumat (19/7) usai memberikan arahan kepada simpatisan demo.

Dikatakannya, walaupun diberikan kebebasan tetapi dibatasi dengan aturan-aturan yang ada seperti demo di SMPN 7 Mimika tidak melibatkan anak-anak dibawah umur dan melakukannya di depan fasilitas pendidikan atau sekolah.

“Terhadap anak-anak yang dilibatkan, itu tidak boleh. Anak-anak tidak dilibatkan dalam politik praktis atau kegiatan yang sifatnya mobilisasi massa. Jika melanggar, korlapnya bertanggung jawab penuh. Kami sebelumnya sudah menyarankan untuk mediator dan dilakukan di ruang terbuka seperti lapangan Timika Indah,” ujarnya.

“Kami sayangkan, aksi penyampaian aspirasi dilakukan di depan sekolah. Yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dihentikan,” ujar Kapolres menambahkan.

Kendati demikian, AKBP Agung Marlianto menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup ruang demokrasi untuk penyampaian aspirasi di muka umum. Tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Dan apabila itu dilanggar, maka ada konsekuensi hukum sesuai ketentuan.

“Ini implikasinya, masyarakat juga terganggu karena aksi dilakukan di sekolah yang ada pemukiman warga. Bukan kami membunuh dan melarang demokrasi, tapi ketentuan ini  tolong semua pihak yang ingin menyampaikan aspirasi, agar aturan ini dihormati,” tegasnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment