Perlu Regulasi Khusus Atur Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Swasta di Papua

Bagikan Bagikan
Ketua YPPGI Papua, Sem Pigai, ST,MPd saat diterima DPR Papua. (Foto: Istimewa)

SAPA  (TIMIKA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua, John Gobai mengatakan bantuan kepada lembaga pendidikan swasta di Provinsi Papua butuh regulasi khusus.

Menyikapi polimik tentang rencana penarikan guru berstatus PNS dari sekolah swasta, John Gobai mengatakan antara ketiga pilar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus saling menopang. Sasarannya adalah untuk masyarakat, hasilnya akan diukur menggunakan SPM dengan pertanyaan apakah semua anak usia sekolah mendapatkan hak layanan dasarnya yang juga merupakan hak asasi manusia?

"Kalau pemerintah tidak bisa menjangkau semua masyarakat maka harus bekerjasama dengan Lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Papua seperti; YPPK, YPK, Yayasan Pendidikan Advent, YAPIS, dan YPPGI karena lembaga sipil masyarakat ini bergerak sasarannya adalah menjangkau pelayanan dasar untuk seluruh masyarakat Papua," tutur John.

Ia menjelaskan, dalam lingkup pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta telah mengatur Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan sekolah swasta dari Pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya. Kemudian diperkuat lagi dengan SKB tiga Menteri, yakni Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Pendayagunaaan Aparatur Negara, Mentri Agama, itu dikeluarkan yaitu SKB Nomor 5/7/ PB/2014.

Untuk itu kata John, Yayasan pelopor pendidikan Papua yang dimaksudkan dalam Pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sudah dimandatkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah namun aturan tekhnisnya belum disiapkan.

"Pada bagian penjelasan Pasal 56 ayat 4 disebutkan Ayat (4) Pendidikan di Provinsi Papua telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Keagamaan antara lain Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), dan yayasan lainnya yang didirikan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurut John,  jumlah sekolah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta ini cukup banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga peranan mereka dalam bidang pendidikan harus tetap dihormati dan terus ditingkatkan. Sedangkan dunia usaha, terutama yang berskala besar, didorong untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman pada kebijakan nasional dengan biaya dari perusahaan yang bersangkutan.
           
John mengungkapkan, berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat 4 di Provinsi Papua telah ditetapkan Perdasi Papua No 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan yang didalam pasal 48 telah disebutkan bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada Lembaga Pendidikan Swasta.

:Agar tidak menimbulkan mulitafsir maka pemberian bantuan bersifat tetap sebagai pelaksanaan pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus agi Provinsi Papua maka perlu diatur tekhnisnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Swasta di Provinsi Papua,” katanya. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment