Warga Papua Dihina, DPRD Mimika Tuntut Gubernur Jatim Dan Wali Kota Surabaya Minta Maaf

Bagikan Bagikan
Kristian Victor Kabei  (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - DPRD Kabupaten Mimika menuntut Gubernur Jawa Timur (Jatim), Kofifah Indar Parawangsa dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini agar mengambil sikap dengan meiminta maaf lantaran warganya menghina rakyat Papua.

Anggota DPRD Mimika, Kristian Victor Kabei mengatakan, meski telah ada komunikasi antar pemerintah, akan tetapi harus ada upaya dari Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya untuk meredam suasana mengingat, dampak dari penghinaan itu, di Papua pun telah terjadi aksi yang besar-besaran.

"Memang ini hanya ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, tapi telah melukai seluruh masyarakat Papua. Makanya Wali Kota Surabaya harus mengambil sikap dengan meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua," ungkap Viktor di Kantor DPRD, Senin (19/8).

Setelah terjadinya insiden di Surabaya tanggal 16 agustus lalu, menurut dia, Gubernur Palua telah merespon. Gubernur melalui jumpa pers mengatakan bahwa memghargai penghinaan itu. Dengan demikian pernyataan itu menunjukkan bahwa masyarakat Papua telah memaafkan. Namun jauh lebih baik jika Pemerintah Jatim dan Surabaya meminta maaf sehingga masalah ini tidak lagi memanas.

Perlu di ketahui bahwa sebagian besar warga di Papua juga merupakan pendatang dari Surabaya dan daerah Jawa lainnya. Dengan demikian, perlu suatu statemen dari Gubernur Jatim dan Wali Kota Suraaya sehingga masyarakat Surabaya di Papua bisa merasa aman.

"Kita ini hidup di Negara yang berdemokrasi dan bertoleransi antar satu dan yang lainnya. Permintaan maaf itu supaya tidak lagi merasa terhina dan terluka," tuturnya.

Anggota Komisi B, Mathius Yanengga mengatakan penghinaan yang dilontarkan warga Surabaya seharusnya tidak terjadi. Karena, bagaimana bisa Indonesia bisa hidup akur, rukun dan damai kalua terjadi hal seperti ini.

Dengan demikian, merupakan sesuatu yang wajar jika bermunculan aksi di mana-mana karena masyarakat Papua merasa marah mengingat anak-anak mereka di Surabaya dihina atau dibully dengan perkataan yang menyudutkan.

"Kita juga tidak bisa mengimbau dan tidak punyai kewenangan melarang masyarakat untuk tidak membuat aksi atas peristiwa ini. Karena masyarakat Papua pasti marah dengan peristiwa ini. Padahal Papua merupakan bagian dari Indonesia," kata Mathius.

Karena itu, diharapkan agar aparat keamanan harus mencari dan menangkap seluruh anggota ormas yang menimbulkan insiden ini. Proses hukum setiap warga yang terlibat dalam aksi bentrok bersama mahasiwa serta pelaku penghinaan harus tetap berjalan.

"Saya setuju dengan sikap Gubernur Papua yang telah mengutus Kapolda, Pangdam, DPRP dan MRP untuk datangi penggiat hukum HAM menyelidiki kasus ini," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi A, Saleh Alhamid. Menurut dia, kasus penghinaan ini harus ditanggapi serius oleh Pemerintah pusat khususnya Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya.

"Yang jelas kami seluruh anggota dewan Mimika sangat prihatin dengan yang terjadi," tuturnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment