Deklarasi Damai di Mimika Untuk Indonesia, Berisi 10 Poin

Bagikan Bagikan
Pembacaan deklarasi damai yang dipimpin wakil Bupati Mimika Johannes Rettob. (Foto: SAPA/Salma)

SAPA (TIMIKA) – Deklarasi damai Papua khususnya di Mimika untuk Tanah air Indonesia digelar di Graha Eme Neme Yauware, Kamis (12/9). 

Kegiatan yang dipimpin Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto itu dihadiri Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, jajaran Forkopimda, FKUB, dan seluruh organisasi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan para partai politik.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk menjaga Tanah Papua sebagai Tanah Damai khususnya Kabupaten Mimika demi keutuhan NKRI.

“Dari Mimika Papua untuk kedamaian Indonesia. Dengan semangat Eme Neme Yauware. Kita tingkatkan rasa toleransi, solidaritas. Kita sekarang bergandeng tangan bersama-sama membangun kabupaten ini. mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto berharap agar deklarasi yang digelar tersebut tidak hanya menjadi seremonial semata. Tetapi 10 point deklarasi yang dibacakan dapat diimplementasikan sesuai tugas masing-masing.

“Ini saatnya kita merapatkan barisan untuk menciptakan kebersamaan. Kemarin ada permasalahan seperti unjuk rasa, dalam point deklarasi itu menolak unjuk rasa yang berujung anarkis jadi kita buka forum dialog. Hal ini mendapat dukung penuh semua masyarakat Mimika,” ujarnya saat ditemui wartawan usai kegiatan tersebut.

Adapun 10 poin deklarasi itu adalah, Pertama, setia dan taat pada pancasila dan UUD 1945. Kedua, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia nilai-nilai luhur keberagaman agama, budaya dab adat istiadat dalam mengaktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang Berbhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

Ketiga, bersatu padu dan bersinergi dalam upaya menjaga, mempertahankan dan memelihara stabilitas kamtibmas guna mewujudkan Kabupaten Mimika menjadi zona damai dan bermartabat.

Empat, menolak segala bentuk upaya dan tindakan yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Lima, menolak segala bentuk upaya dan tindakan aksi-aksi massa yang berujung pada terjadinya kekacauan dan perilaku anarkis yang merugikan semua pihak dan mengganggu ketertiban umum.

Enam, menolak segala bentuk tindakan dan perilaku yang bernuansa SARA, intimidasi, diskriminasi, ujaran kebencian dan rasisme.

Tujuh, menolak segala bentuk upaya dan tindakan yang dapat .menimbulkan pertikaian antar kelompok masyarakat yang berujung terjadinya konflik sosial.

Delapan, menolak segala bentuk penyalahgunaan fasilitas media sosial dalam penyebaran berita bohong (hoax) yang menyesatkan masyarakat.

Sembilan, mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat.

Sepuluh, mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan/perhelatan Pesparawi dan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020. (Salma)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment