BPK Perwakilan Papua Diminta Laporkan Hasil Audit Operasional PT Freeport Ke DPRD

Bagikan Bagikan
Kristian Victor Kabey. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua diminta memberikan laporan hasil audit operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) ke DPRD Mimika.

Anggota Banggar DPRD Mimika, Kristian Victor Kabey mengatakan bahwa memang dahulu sistim kerja PTFI menggunakan kontrak karya, tetapi saat ini telah menggunakan IUPK sehingga laporan pengauditannya dari BPK juga harus diberikan ke DPRD. 

Laporan audit ini terkait penarikan retribusi galian C dan yang lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama.

“Kita minta hal ini ke Pemerintah, PTFI bahkan BPK. Setiap laporan audit dari BPK itu harus di beritahu ke DPRD supaya DPRD juga membuat satu aturan tidak menjadi tumpang tindih. Supaya kita tahu retribusi apa saja yang harus kita pungut dari PTFI,” katanya di Kantor DPRD, Kamis (3/10).

Menurut dia, saat ini DPRD telah selesai membuat sebelas peraturan daerah (Perda) terkait galian C, air minum, tenaga kerja dan hal lainnya. Dengan demikian, semuanya akan dibuat baru sehingga tidak menjadi berbeda data dengan yang ada di PTFI.

Selain melalui BPK, PTFI juga harus melaporkan atau berkoordinasi bersama DPRD terkait apa yang setelah ada perubahan sistim kontrak karya ke IUPK. Hal ini tentunya untuk menghindari adanya konflik antar Pemkab dan PTFI terkait retribusi yang seharusnya diberikan PTFI ke Pemkab. 

“Seharusnya sekarang PTFI tidak lagi membayar dengan sistim kontrak karya, dengan membayar retribusi pertahun, tapi harus membayar perbulan ke Pemkab sesuai dengan IUPK. Sekarang ini kita mau refresh semua Perda yang ada dan membuat Perda baru juga,” tuturnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment