Antisipasi Unjuk Rasa Penolakan Pemekaran, Ratusan Personel Diterjunkan

Bagikan Bagikan
Apel Siaga Antisipasi Unjuk Rasa Tolak Pemekaran Papua Tengah (Foto: SAPA/Salma)

SAPA (TIMIKA) - Sebanyak 400 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan guna mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah oleh mahasiswa eksodus di Timika Indah, Jumat (15/11).

Kapolres Mimika AKBP I G. G Era Adhinata mengatakan, ratusan personil tersebut ditempatkan dibeberapa titik guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. 

"Informasi akan ada aksi unjuk rasa terkait pemekaran. Karena tidak jelas siapa koordinator lapangannya, bentuk aksinya seperti apa jadi, waktu pelaksanaannya belum jelas jadi kami tidak kasih ijin," ujarnya saat ditemui di bilangan Jalan Cenderawasih, Jumat (15/11).

Pantauan Salam Papua, selain personel keamanan yang ditempatkan, terlihat para personel yang menggunakan kendaraan memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak ikut serta dalam aksi tersebut.

Tak hanya itu, polisi juga menyambangi kantor Lemasa di Jalan Belibis Ujung yang dijadikan tempat titik kumpul para mahasiswa yang eksodus untuk kemudian dibubarkan hingga pukul 12.00 WIT. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

3 komentar:

  1. Pertemuan MRP dengan Tim dari LIPI Jakarta, yang dipimpin oleh ibu Dr. Adriana Elisabeth, M,Soc,Sc (Ketua JDP Jaringan Damai Papua- Jakarta) dalam rangka mendengar aspirasi pemekaran DOB Provinsi Baru di Papua. Pada pokoknya, demikian menurut Ketua MRP, kami selaku pimpinan MRP sebagai representasi Orang Asli Papua menyampaikan beberapa hal, diantaranya :
    1). 61 orang yg pergi minta 9 poin ke Presiden termasuk pemekaran provinsi baru adalah bukan aspirasi murni dari orang asli Papua, mereka tidak merepresentasi dari 266 suku di Papua tetapi kepentingan pribadi. Kehadiran mereka di istana diprotes oleh seluruh masyarakat OAP;
    2). Keadaan Papua saat ini dalam keadaan berduka, Kasus konflik berkepanjangan 10 bulan lebih di Nduga belum selesai, seluruh masyarakat Nduga masih mengungsi dan korban akibat konflik rasisme bagi OAP masih berjatuhan. Sehingga pemekaran bukan solusi tetapi menambah masalah baru bagi kmi OAP;
    3). Kita jumlah orang asli Papua sedikit/kurang, Aspek Sumber Daya Manusia dan aspek ekonomi belum siap, penduduk OAP termarjinalkan akibat pemekaran dan terjadi mobilisasi masa yang banyak dari luar masuk, selain itu pemekaran dilakukan karena perebutan kekayaan di Papua, sehingga pemekaran bukan solusi bagi penyelesaian masalah Papua;
    4). Pemerintah pusat perlu menghargai UU Otsus di Papua, dan sementara ini untuk pemekaran daerah otonomi baru di seluruh indonesia masih status moratorium dan pemerintah belum mencabut status moratoriumnya;
    5). MRP merencanakan dan agendakan untuk evaluasi Otsus yang melibatkan seluruh orang asli Papua, jika orang asli Papua menginginkan apa? pemekaran? Otsus lanjut, atau yang lainnya.
    Salam Perubahan✊

    Sumber Ketua MRP

    ReplyDelete
  2. Pertemuan MRP dengan Tim dari LIPI Jakarta, yang dipimpin oleh ibu Dr. Adriana Elisabeth, M,Soc,Sc (Ketua JDP Jaringan Damai Papua- Jakarta) dalam rangka mendengar aspirasi pemekaran DOB Provinsi Baru di Papua. Pada pokoknya, demikian menurut Ketua MRP, kami selaku pimpinan MRP sebagai representasi Orang Asli Papua menyampaikan beberapa hal, diantaranya :
    1). 61 orang yg pergi minta 9 poin ke Presiden termasuk pemekaran provinsi baru adalah bukan aspirasi murni dari orang asli Papua, mereka tidak merepresentasi dari 266 suku di Papua tetapi kepentingan pribadi. Kehadiran mereka di istana diprotes oleh seluruh masyarakat OAP;
    2). Keadaan Papua saat ini dalam keadaan berduka, Kasus konflik berkepanjangan 10 bulan lebih di Nduga belum selesai, seluruh masyarakat Nduga masih mengungsi dan korban akibat konflik rasisme bagi OAP masih berjatuhan. Sehingga pemekaran bukan solusi tetapi menambah masalah baru bagi kmi OAP;
    3). Kita jumlah orang asli Papua sedikit/kurang, Aspek Sumber Daya Manusia dan aspek ekonomi belum siap, penduduk OAP termarjinalkan akibat pemekaran dan terjadi mobilisasi masa yang banyak dari luar masuk, selain itu pemekaran dilakukan karena perebutan kekayaan di Papua, sehingga pemekaran bukan solusi bagi penyelesaian masalah Papua;
    4). Pemerintah pusat perlu menghargai UU Otsus di Papua, dan sementara ini untuk pemekaran daerah otonomi baru di seluruh indonesia masih status moratorium dan pemerintah belum mencabut status moratoriumnya;
    5). MRP merencanakan dan agendakan untuk evaluasi Otsus yang melibatkan seluruh orang asli Papua, jika orang asli Papua menginginkan apa? pemekaran? Otsus lanjut, atau yang lainnya.
    Salam Perubahan✊

    Sumber Ketua MRP

    ReplyDelete