BPJS Kesehatan Lakukan Kredensialing ke Seluruh Provider Yang Bekerjasama

Bagikan Bagikan
Kegiatan Kredensialing di Klinik Kuala Kencana. (Foto: Ist)

SAPA (TIMIKA) -  BPJS Kesehatan Timika lakukan kredensialing (Uji kelayakan) seluruh fasilitas kesehatan (faskes) ataupun provider lain yang menjalin kerja sama BPJS Kesehatan termasuk Klinik Kuala Kencana dan RS PT Freeport Indonesia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriyansyah mengatakan bahwa uji kelayakan ini dilakukan di faskes pratama dan lanjutan dan bertujuan untuk memastikan apakah sarana dan prasarana di seluruh faskes masih layak atau tidak, SDM yang ada masih ada ataupun telah berpindah, terkait syarat-syarat administratif yang lainnya seperti surat izin operasional (SIO), persoalan akreditasi serta beberapa aspek kelayakan lainnya. Demikian untuk pemenuhan syarat, karena layak dan memenuhi adalah berbeda. Selain aspek tersebut, juga untuk memastikan apakah setiap provider ini memiliki komitmen ataupun tidak 

 “ Uji kelayakan ini dilakukan menjelang akhir tahun, menjelang Perjanjian Kerja Sama (PKS) berakhir.  Salah satunya kami sudah lakukan kredensialing di klinik Kuala Kencana dan RS PTFI. Direktur RS PTFI hadir di Kuala Kencana dan kami lakukan rapat dan teleconference,” kata Djamal saat menggelar jumpa pers di bilangan jalan Yos Sudarso, Jumat (15/11).

Dijelaskan,proses kredensialing dilakukan melalui tahapan yang dimulai dengan pengiriman form asesmen ke setiap faskes. Setelah form asesmen dikembalikan, maka dilanjutkan dengan proses verifikasi ke lapangan oleh tim dari BPJS Kesehatan.

“Proses untuk kredensialing itu kurang lebih seminggu saja. Memang biasanya yang lama itu proses di masing-masing faskesnya. Kalau form asesmen belum dikembalikan, maka BPJS kesehatan juga belum bisa lakukan kredensialing,” jelasnya.

Selain teleconfrance, menurut dia, di klinik Kuala Kencana dan RS PTFI juga langsung dilakukan survei kelayakan di setiap ruangan pelayanan termasuk ke bagian laboratorium dan persoalan SDM. 

Sosialisasi KBK dan pengelola prolanis di FKTP di Mimika. (Foto: Ist)
Selain klinik Kuala Kencana dan RS PTFI, RSUD Mimika juga sudah dilakukan kredensialing. Berdasarkan kredensialing yang telah dilakukan, ternyata semuanya layak karena telah masuk dalam level ditekomendasikan.

“Intinya tidak ada kendala pada kredensialing  yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan kredensialing ke 46 faskes lainnya seperti RS Kasih Herlina dan dua RS lainnya serta ke seluruh klinik dan puskesmas yang ada. RS Mitra Masyarakat tidak dilakukan karena untuk sementara kerja samanya belum aktif lagi,” katanya. 

Selain kredensialing, BPJS juga telah melakukan sosialisasi kapitasi berbasis kinerja (KBK). Dalam sosialisasi KBK ini, BPJS mengundang seluruh Puskesmas, Klinik dan Dokter keluarga atau fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP) yang telah dikenai kewajiban sistim KBK.

“Sistim KBK itu maksudnya, sistim pembayaran yang dilakukan oleh BPJS ke setiap faskes adalah berdasarkan kapitasi. Berarti dibayar berdasarkan jumlah banyaknya orang. Berarti tidak bisa lagi  FKTP yang satu dibayar sama dengan FKTP yang lain. Itu berarti harus berbasis kinerja,” jelasnya.

Yang dibuat dalam KBK ini menurut adalah berdasarkan tiga indikator yaitu angka kontak, rasio (rujukan) dan pengelolaan penyakit kronis (Prolanis). 

Mekanisme perhitungan prolanis adalah indicator mutu. Dimana, sebelumnya dihitung berdasarkan berapa banyak atau berapa persen orang yang masuk dalam klub prolanis. Namun, saat ini dihitung berapa banyak atau persen orang yang terkendali prolanis. 

Klub prolanis ini, selain menjalankan pengobatan, juga diajak untuk berolahraga seperti senam dan pemeriksaan gratis satu kali dalam seminggu. 

“Yang prolanis ini adalah orang-orang yang hiper tensi, penyakit gula dan penyakit kronis lainnya. Jadi orang ini tidak cukup dengan berkunjung saja, tetapi dia juga harus dipastikan jenis penyakitnya stabil,”katanya.

Dampak yang terjadi jika tidak memenuhi syarat indikator ini adalah, pembayaran yang dilakukan tidak mencapai 100 persen. Misalnya jika satu faskes menerima beatifikasi pembayaran sebesar Rp 100 juta, maka yang akan dibayar BPJS hanya Rp 90 juta.

Faskes di Mimika yang wajib KBK adalah Klinik MMC, Klinik Kuala Kencana, Puskesmas Timika,  Timika Jaya, Wania, Pasar Sentral dan Puskesmas Mapurjaya. Kriteria FKTP wajib KBK adalah  yang memiliki jumlah peserta lebih dari 5000 orang dan terdaftar lebih dari satu tahun.

“Makanya setiap faskes ini harus berupaya untuk mencapai indikator itu supaya BPJS bayar penuh. Kalau dulu itu, capai atau tidak tercapai indikator, BPJS tetap bayar penuh,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment