Bupati Mimika : Pemekaran Provinsi Papua Tengah Disetujui Komisi II DPR RI

Bagikan Bagikan
Bupati Eltinus Omaleng bersalaman dengan anggota Komisi II DPR RI
SAPA (TIMIKA) – Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH mengatakan Komisi II DPR RI menyetujui pemekaran Provinsi Papua Tengah. 

“Aspirasi pemekaran Papua Tengah sudah disampaikan dan prinsipnya semua anggota Komisi II DPR RI yang hadir mendukung pemekaran Papua Tengah,” kata Bupati Omaleng dalam rilisnya kepada media usai menghadiri pertemuan khusus  tim pemekaran bersama Komisi II DPR RI di ruang sidang Komisi II DPR RI, Rabu (20/11).

Persetujuan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dan beberapa anggota Komisi II DPR RI yang hadir. 

Dalam pertemuan itu, Bupati Kabupaten Nabire sekaligus Ketua II Tim pemekaran Papua Tengah, Isaias Douw  mengatakan usulan pemekaran ini berdasarkan Undang-undang RI tahun 1945 dan telah direncanakan sejak lama.  Namun, dikarenakan masyarakat Papua belum memahami dan Mimika masih baru mekarkan diri dari Fak-Fak, maka semuanya menjadi molor. Sekarang yang berinisiatfi untuk pemekaran adalah dari tujuh kabupaten dari wilayah Mepago yaitu Nabire, Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Puncak, Timika dan Kota Madia Timika.

Usulan pemekaran ini juga telah melalui kajian bersama tim dari UGM, kesepakatan melalui MoU dan telah dideklarasi. Tim ini diketuai oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Bupati Kabupaten Puncak sekaligus koordinator Tim Pemekaran, Willem Wandik. Bupati kabupaten Dogiyai sebagai Sekretaris tim pemekaran, Yakobus Dumapa. Bupati Intan Jaya sebagai Bendahara tim pemekaran, Natalus Tabuni. 

“Memang banyak yang mangklaim bahwa pemekaran Papua Tengah itu dibatalkan, tetapi menurut kami pemekaran itu harus terjadi karena sudah ada Irian Jaya Barat. Provinsi Papua Tengah terdiri dari tujuh kabupaten dan menjadi delapan ketika kelak Mimika menjadi Kota Madia,” katanya.

Foto bersama usai pertemuan bersama Komisi II DPR RI. (Foto: Ist)

Pemekaran ini telah diperjuangkan sejak lama yang juga menjadi kerinduan dari seluruh Bupati yang ada di wilayah Papua Tengah. Dengan demikian, tujuh Bupati ini telah membuat deklarasi di Timika agar ibu kotanya adalah Mimika. 
Meski dari kalangan politisi se-Papua banyak yang menentang pemekaran, akan tetapi seluruh masyarakat di tujuh wilayah sangat menginginkan adanya pemekaran. Seluruh masyarakat telah bulat bertekad untuk adanya Provinsi Papua Tengah.

“Makanya kami langsung koordinasi bersama tim pengkaji dari UGM. Kajian ini harus dilakukan supaya tidak adanya kesalahan di kemudian hari dan hal itu juga menjadi kekuatiran kami,”  jelasnya.

Selanjutnya tim pemekaran mengundang secara resmi Komisi II DPR RI agar bisa berkunjung dan melakukan pertemuan bersama di Mimika.  

Koordinator  tim kajian dari UGM, Bambang Purwoko menjelaskan bahwa tim kajian ini telah diberikan kepercayaan oleh tujuh Bupati agar melakukan kajian akademik. Dengan demikian, kajian yang dilakukan bersifat independen, objektif, ilmiah khusus melihat semua dari aspek visibilitas atau kelayakan daerah. Dalam hal ini, untuk mengetahui kelayakan rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Kajian juga dilakukan dari aspek geografis, demografis, sosoial ekonomi, hukum, Adat dan Istiadat setempat. Kajian juga dilakukan terkait cakupan wilayah dari tujuh Kabupaten termasuk satu calon Kota Madia termasuk mengkaji kelayakan calon Ibu Kota.

“Kajian itu sudah kami lakukan selama dua minggu terakhir. Tapi prosesnya sekarang masih berjalan dan belum selesai. Kami mengirimkan tim peneliti ke tujuh daerah itu untuk berbicara dengan semua stakeholder untuk mendukung semua dokumen yang ada,” jelasnya.

Pada intinya tim kajian UGM menilai bahwa jika Provinsi Papua Tengah terbentuk, maka merupakan suatu kebutuhan daerah dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada orang asli Papua (OAP) agar bisa secara aktif terlibat dalam proses-proses kepemerintahan, proses ekonomi, menjaga keamanan dan bidang lainnya.

“Itulah hasil kajian kami secara ringkasnya. Namun, nanti ada hasil-hasil kajian lainnya yang masih kami godok yang nantinya mengarah kepada keinginan dari seluruh masyarakat dan tujuh Bupati,”  katanya.

Sedangkan Prof. Dr. Guru Santoso menjelaskan bahwa sama-sama telah mengetahui adanya kebijakan moratorium atau UU Otsus. Kemudian, sama-sama juga telah mengetahui terkait rumitnya penataan pemerintahan di Papua. 

“Hal-hal itu yang merupakan tujuaan telaah tim UGM untuk melakukan kajian di Papua Tengah. Namun, untuk persoalan opini politis seharusnya akan disinkronkan secara terpisah sehingga prosesnya bisa sekali jalan,” jelasnya. 

Anggota tim kajian pemekaran daerah dari UGM adalah Bambang Purwoko, Prof. Dr. Guru Santoso, Dr. Bambang Yudayana dan Ibnu Nugroho.

Selanjutnya, Bupati Puncak, Wilem Wandik mengatakan aspirasi pemekaran Papua Tengah ini tidak serta merta memperjuangkan pemekaran sendiri, tetapi juga telah melalui kajian dari UGM. 

Sebagai pimpinan pemerintah di Daerah, menurut dia tujuh Bupati ini mengetahui syarat-syarat pembentukan Provinsi yang juga berdasarkan keinginan masyarakat masing-masing.

“Pada intinya setelah ada keinginan dari Presiden dan Mendagri tentang adanya pemekaran dan moratorium, maka kami semua tujuh Bupati mulai kerja sama dan menggandeng UGM untuk mengkaji secara objektif,” tutur Wuillem. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Pembahasan mengenai Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang sedang diupayakan oleh kepala daerah dari [7] wilayah, yang telah bekerjasama dengan tim pengkajian dari [UGM] Jogjakarta bisa dibilang sangat keliru. Mengapa saya sampaikan keliru, karena kepala daerah dari [7] wilayah yang sedang mengupayakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah ini sejak kapan melakukan pendekatan, sosialisasi bahkan berikan pemahaman terhadap Rakyat Sipil Papua tentang Pemekaran Provinsi Papua Tengah?

    Kepala daerah dari [7] wilayah yang sedang mengupayakan kehadiran Pemekaran Provinsi Papua Tengah, yang nantinya akan menjadi ibu-kota di Kabupaten Mimika tidak sejalan dengan harapan dan keinginan Rakyat Sipil Papua. Sangat aneh dan sungguh luar biasa untuk menguasai kursi politik nantinya. Tuhan Allah,Leluhur Papua dan Alam Papua tidak akan menutup mata. Dan akan mengutuk pemimpin Papua yang sedang gila kekuasaan di Negeri West Papua.

    ReplyDelete