Gubernur Papua Diminta Evaluasi Pelantikan DPRD Periode 2019-2024 Agar Tidak Cacat Hukum

Bagikan Bagikan
Karolus Tsunme (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Bupati Mimika, Elminus diminta untuk mengevaluasi ulang persoalan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Mimika pada tanggal 24 November mendatang agar tidak melanggar UU RI ataupun cacat hukum.

Ketua KPU Mimika periode 2003-2013, Karolus Tsunme mengatakan bahwa kalau memang tetap dilaksanakan pelantikan, maka itu merupakan pelanggaran Undang-Undang (UU) RI nomor 23 tahun 2014, pasal 155 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 27 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRP, DPRD. Yang mana, di dalamnya menegaskan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji.

“Pertanyaannya, jabatan DPRD Mimika periode 2014-2019 itu seharusnya berapa tahun? Kalau sampai anggota DPRD periode 2019-2024 dilantik tanggal 24 November, itu berarti masa jabatan yang periode 2014-2019 itu baru sampai empat tahun dan belum genap lima tahun. Seharusnya dilantik di bulan November tahun 2020,” kata Karolus kepada Salam Papua via telepon, Kamis (21/11).

Dijelaskan bahwa memang pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 terjadi penundaan selama satu tahun sehingga pelantikannya dilakukan tahun 2015. Penundaan itu, bukan kesalahan UU RI, Pemerintah Pusat termasuk Pemrov. Akan tetapi seharusnya, ketika itu Pemprov mempunyai kewajiban untuk mengatur dan memberikan telaah dan pandangan kepada Bupati atau Wali Kota.

“Kenapa hal itu diabaikan? Bisa saja itu terjadi karena adanya kepentingan politik dari oknum tertentu. Itu adalah mengabaikan amanat UU RI,” jelasnya.

Sekarang hanya mengharapkan adanya evaluasi dari Gubernur dan Bupati. Dalam artian, jika pelantikan tetap dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah itu dianilai sebagai pelanggaran UU RI dan menjadi cacat hukum. Selain itu, konsekuensinya adalah membayar hak para anggota dewan periode 2014-2019 atas keterlambatan pelantikan selama satu tahun. Pembayaran itu, dibuat secara hitam putih di atas meterai

“Saya ini Ketua KPU Mimika periode 2003-2013  pencetus 10 kursi di DPRD Mimika. Jadi saya tahu prosedur yang sebenarnya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, hal ini juga mengacu pada  lampiran ketentuan peraturan KPU nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang  tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Di dalamnya mengamanatkan bahwa pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten dan Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan UU RI.

“Ini berarti KPU Mimika juga fakum dan tidak control serta  tidak menjalin konsultasi dengan Bupati, KPU Provinsi dan KPU RI. Ada orang di KPU Mimika, tetapi cendrung tidak melihat hal-hal seperti ini,” ungkapnya.

Padahal menurut dia, berdasarkan informasi telah ada surat dari Kemendagri kepada Gubernur terkait pelantikan anggota DPRD Mimika. 

“Kita cuma bisa mengharapkan agar Gubernur dan Bupati atur baik persoalan ini supaya dari pusat tidak menilai penyelenggara pemerintahan di Papua tidak tahu aturan UU RI,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Sport165 titik co sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Sport165 titik co paling best ya guys...

    ReplyDelete