Masyarakat Papua Setuju Pemekaran Papua Tengah, Tapi Orang Asli Papua Harus Menjadi Prioritas

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob bersama masyarakat seusai kegiatan (Foto: SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) -  Masyarakat Papua khsusus Kabupaten Mimika setuju pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Mimika menjadi ibu kota.

Hal ini disampaikan para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika pada kegiatan Sosialisasi pembentukan Daerah Otonomi Baru  (DOB) Provinsi Papua Tengah, yang digelar di Timika, Selasa (19/11).

Sosialisasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat untuk menjaring pendapat dan juga masukan dari masyarakat terhadap rencana pemekaran Papua Tengah dan juga untuk menyamakan persepsi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut semua masyarakat sepakat dan setuju dengan adanya pemekaran Papua Tengah dan Mimika harus menjadi Ibu Kota.

Fasilitator Agustinus Anggaibak mengatakan terhadap pemekaran, semua masyarakat harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik seperti apa agar pemekaran bisa berjalan baik.

Ia menyebut hal tersebut sengaja dilakukannya untuk menjaring pendapat dari masyarakat dan mendengar secara langsung pendapat dari masyarakat, agar pemekaran Papua Tengah tidak terulang lagi seperti awal pemekaran, dimana Papua Tengah harus terhenti karena tidak adanya komunikasi yang baik antara masyarakat.

"Sosialisasi itu untuk menyamakan persepsi untuk mencari solusi, sehingga proses dapat berjalan baik, dan hasil dari ini akan disampaikan kepada pemerintah, sebagai catatan, " ungkapnya.

Ia mengatakan, pemekaran Papua Tengah harus jadi, karena ia menilai bahwa selama ini Mimika punya hasil alam yang begitu banyak, namun masyarakat yang ada tidak mendapatkan hasil itu namun didapat orang lain.

"Jangan ada masalah lagi dan jangan lagi ada masyarakat jadi korban. Untuk itu semua harus duduk bersama dan samakan pendapatan agar pemekaran Papua Tengah berjalan baik, " ujarnya

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob memberikan sambutannya pada kegiatan tersebut. (Foto: SAPA/Jefri Manehat)

Berkesempatan hadir, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menerangkan, sesuai dengan UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

"Jadi  Papua Tengah sudah ada sejak lama, namun ada pro dan kontra sehingga Papua Tengah tidak berjalan maksimal.  Namun perjuangan itu tidak batas pada itu saja, perjuangan Papua Tengah terus digaungkan, " ungkap Wabup.

Sebelumnya 7 Bupati yang berada di wilayah ada Mee Pago yakni Kabupaten Mimika, Puncak, , Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Nabire, dan Paniai telah mendeklarasikan untuk memperjuangkan Papua Tengah.

Ia mengatakan, pemekaran Papua Tengah sudah ada moratorium dan juga dokumennya serta undang- undangnya

"Dengan adanya pemekaran Papua Tengah ini, ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Ada beberapa kelompok yang menolak adanya pemekaran itulah dinamika," kata Wakil Jhon.


Ia mengatakan pemekaran Papua Tengah ini, orang asli Papua harus menjadi prioritas,  orang asli Papua tidak terpinggirkan tapi akan menjadi prioritas dan itu menjadi tugas pemerintah. Satu hal yang menjadi bahan kajian akademisi adalah tentang sikap orang asli Papua terhadap pemekaran Papua Tengah.

Sementara masukan dari berbagai tokoh masyarakat, dari pantauan Salam Papua pada intinya masyarakat setuju dengan adanya pemekaran Papua Tengah. Namun masyarakat meminta pemekaran Provinsi Papua, anak-anak Papua harus diprioritaskan dalam kerja. Tim juga harus kembal melibatkan tim pemekaran yang lama.  (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Janias Miagoni Masyarakat Mana? Masyarakat Papua ada OAP & non OAP. Dapat data valid dari mana kalo masyarakat papua setuju Pemekaran? prove it...

    ReplyDelete