Peringati Hari Otsus, Pemerintah Harus Serius Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus di Daerah

Bagikan Bagikan
Karolus Tsunme dan Mathius Yanengga. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Memperingatan hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua tanggal 21 November, tokoh masyarakat meminta pemerintah pusat harus serius mengevaluasi pengelolaan dana Otsus di daerah termasuk di Mimika.

Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lemasa, Karolus Tsunme mengatakan, pada perinsipnya orang asli Papua (OAP) merasa senang dengan adanya UU RI khusus Otsus. Ini merupakan pembelaan khusus bagi OAP karena selain adanya UU khusus, juga diberikan anggaran khusus dari negara. 

Namun, dalam realisasinya otsus di Papua menjadi tumpang tindih dengan banyaknya anggaran lainnya.  Dimana, dana Otsus sesungguhnya berfungsi untuk menanggulangi dana pendidikan, kesehatan dan sosial ekoneomi termasuk pemberdayaan masyarakat adat.

“Ini sangat luar biasa. Yang selama ini berjalan adalah pendidikan kesehatan, tetapi juga menjadi tumpang tindih dengan dana bantuan lainnya termasuk Dana Desa sehingga untuk dana Otsus menjadi tidak nampak. Makanya Pemerintah Pusat diharapkan tidak hanya mengalokasikan dana Otsus, tapi juga harus mengevaluasinya,” katanya kepada Salam Papua via telepon, Kamis (21/11).

Tumpang tindih menurut dia, lantaran banyaknya dana lain yang juga menaggulangi persoalan yang sama peruntukannya dengan dana Otsus. Contohnya, di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemkab Mimika dan LPMAK juga menggelontorkan anggaran yang sama dengan dana Otsus. Akibatnya, pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat di Mimika menjadi nol persen. 

“Dana Otsus itu jadinya tidak nampak. Kasihan masyarakat di  Mimika. Jangankan masyarakat hukum adat,  ekonomi masyarakat yang ada dalam wilayah kota saja sangat menurun. Kita lihat saja di pasar-pasar itu, tidak ada kecendrungan dari masyarakat OAP untuk beraktivitas,” tuturnya. 

Untuk menanggapi persoalan ini, sebagai lembaga adat, menurut dia, Lemasa sementara melakukan pendataan terhadap realisasi pengelolaan dana Otsus. Dalam data Lemasa, menunjukkan 40 persen masyarakat Amungme berada di dalam wilayah kota. Sedangkan sebanyak 60 persen, berada di wilayah batasan kota termasuk ke kampung-kampung.
Pendataan dilakukan melalui koordinasi bersama seluruh ketua di 11 wilayah adat. Selain pendataan realisasi dana Otsus, juga menyangkut realisasi anggaran-anggaran lainnya.

“Kita mau tahu realisasinya seperti apa. Sinkronnya dengan kesejahteraan masyarakat seperti apa. Kemudian orientasi pembangunannya di bidang apa. Apakah orientasinya sesuai dengan yang diharapkan dari pusat atau tidak,” katanya.

Hal ini perlu dipertanyakan, apakah keberadaan masyarakat ini bisa terjangkau oleh dana Otsus atau tidak? Baik, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi termasuk pemberdayaan masyarakat hukum adat.

“Jangan sampai selama ini pembangunan dan pemberdayaan ini tertutup oleh dana-dana lain seperti dana desa dan yang lainnya. Sedangkan dana Otsus tidak dibikin apa-apa karena memang tidak kelihatan buktinya. Padahal dana otsus ini akan berakhir di tahun 2021,” jelasnya. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD Mimika, Matius Yanengga mengharapkan agar pemerintah pusat harus serius mengevaluasi pengelolaan dana Otsus yang dikelola di masing-masing daerah termasuk Mimika.

Pemerintah Pusat juga diminta untuk memberikan kewenangan khusus kepada masyarakat. Bukan hanya menyalurkan anggaran Otsus dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemda melalui OPD. Hal ini, agar dana Ostus benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa dikelola oleh oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri.

“Sampai saat ini, kita belum melihat dampak yang bagus dengan adanya otsus khususnya penggunaan keuangannya. Masyarakat kita belum sepenuhnya merasakan dana otsus itu sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali,” kata Matius. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment