Diskusi Tentang DPT Berkelanjutan, Wartawan Usul Bawaslu Dorong DPRD Buat Peraturan Daerah

Bagikan Bagikan
Suasana kegiatan FGD DPT berkelanjutan bersama awak media cetak dan elektronik di Mimika. (Foto: SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan bersama para wartawan media cetak dan elektronik yang ada di Timika pada Selasa (3/12) di salah satu hotel di Jalan Hasanudin.

Dalam Diskusi ringan tersebut banyak usulan yang disampaikan oleh wartawan kepada pihak penyelenggara diantaranya DPT yang dari setiap pemilu dan pilkada selalu bermasalah, entah dari segi jumlah DPT-nya hingga pada penentuan menggunakan hak pilih oleh masyarakat.

Usulan yang diberikan salah satunya adalah mengarahkan Bawaslu untuk berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika untuk bersama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan data penduduk maupun tenaga kerja seperti Disdukcapil dan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat peraturan daerah.

“Karena yang banyak bermasalah yakni beberapa perusahaan yang ada di Mimika seperti PTFI dan PT. PAL, maka perlu adanya satu regulasi bahwa siapapun yang bekerja di Mimika dalam kurun waktu lebih dari satu atau berapapun tahun sesuai dengan kesepakatan harus memiliki E-KTP Mimika. Ini juga membantu PAD karena pajak akan masuk di Kabupaten Mimika,” kata Mujiono salah satu wartawan Mimika saat memberikan usulan.

Menurutnya hal ini perlu dilakukan supaya semua penduduk yang tinggal di Mimika, memiliki KTP dan nantinya pada saat pemilu maupun pilkada 2024 semua bisa menggunakan hak pilihnya.

Selain usulan tersebut, ada pula beberapa usulan lainnya  yang dicatat oleh Bawaslu sebagai rekomendasi hingga ke tingkat nasional. 

Budiono selaku komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meminta saran dan usulan dari pihak media yang juga selalu ikut mengawal proses Pemilu hingga selesai dan tentunya banyak mendapatkan pengalaman serta mempunyai ide evaluasi yang baik sebagai acuan untuk penyelenggara kedepannya.

“Dari hasil pengawasan kami, memang banyak yang belum terakomodir seperti karyawan beberapa perusahaan, diantaranya PT PAL dan PTFI dengan masalahnya adalah tidak memiliki KTP Mimika,” ujatnya.

Ia berharap apa yang sudah menjadi usulan atau saran dari wartawan bisa membantu mereka dalam memperbaiki DPT agar lebih baik sehingga di 2024 nanti semua warga Mimika bisa memberikan hak pilihnya. (Kristin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment