Lembaga Adat Diajak Mengikuti Perubahan yang Terjadi di PT Freeport Indonesia

Bagikan Bagikan
VP Community Relations PTFI, Arnold Kayame. (Foto: SAPA/Saldi)

SAPA (TIMIKA) – Vice President (VP) Community Relations PT Freeport Indonesia (PTFI), Arnold Kayame, mengatakan berkaitan dengan perubahan yang terjadi di PTFI setelah proses divestasi saham 51 persen ke Pemerintah Indonesia, serta operasi perusahaan saat ini dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), maka hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat membuat perusahaan harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, PTFI mencoba mengajak lembaga-lembaga adat untuk mengikuti perubahan yang terjadi.

“Tidak tertutup kemungkinan kita coba juga untuk mengajak lembaga-lembaga adat ini, untuk masuk kepada proses dimana ada suatu perubahan yang terjadi,” kata Arnold saat ditemui Senin (2/12). 

“Mungkin karena selama ini kita sudah bertahun-tahun bekerja dengan proses yang sudah ada ini, ketika berubah menjadi IUPK, nah disini kita Freeport juga punya komitmen untuk menyiapkan lembaga-lembaga adat ini juga, Lemasa, Lemasko, juga lembaga penerima manfaat lainnya, ada Yu Amako, Waartsing, Yahamak dan sebagainya,” katanya lagi.

PTFI senantiasa akan mempersiapkan lembaga-lembaga tersebut agar mulai sekarang sudah harus mengikuti semua regulasi yang berlaku. Salah satunya yang dilakukan sekarang adalah setelah LPMAK berubah menjadi YPMAK, PTFI akan ke lembaga-lembaga lainnya untuk memproses bagaimana legalitas daripada yayasan-yayasan yang ada tersebut. 

“Karena legalitas itu menjadi suatu hal yang penting. Meskipun sudah ada, tetapi itu menjadi hal yang harus diperbaharui sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah,” ujarnya.

Apa yang dilakukan perusahaan dimaksudkan agar terjadinya penataan yang lebih baik dan terstruktur, serta bisa menempatkan lembaga adat Lemasa dan Lemasko bekerjasama sebagai mitra guna melihat yayasan-yayasan yang ada maupun program-program yang dilakukan oleh perusahaan.

“Sehingga komitmen kemitraan dengan lembaga adat ini akan kita kedepankan terus di tahun berikutnya. Sehingga, kami berharap bahwa, lembaga adat pun bekerjasama dengan Freeport dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program yang dilakukan,” katanya.

“Inilah hal yang kita bangun sekarang, supaya lembaga-lembaga adat dari awal mengawal semua proses ini, dan mereka mengetahui bahwa kaitannya dengan investasi sosial perusahaan maupun bantuan darimana pun, dari Pemerintah maupun dari lembaga mana pun, langsung turun ke masyarakat. Apalagi kalau yang berkaitan dengan area kerja perusahaan, itu akan menjadi tertata dan terstruktur dengan baik, karena mereka juga mengikuti,” katanya lagi.

Sementara itu kaitannya dengan yang diluar PTFI, lembaga lainnya maupun Pemerintah, juga diinginkan ada keterlibatan dalam proses monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih program yang terjadi di masyarakat. 

“Sehingga harus ada koordinasi yang bagus. Kami berharap Lemasa, Lemasko ini akan lebih kuat lagi. Sehingga bersama-sama dengan Freeport memantau dan mengevaluasi ini. Harapan dari masyarakat maupun yang sudah dimasukkan dalam Undang-Undang yang kaitannya dengan transparansi dan akuntability, atau keterukuran program, itu kalau dikawal bersama mudah-mudahan lebih baik, lebih cerah dimasa-masa yang akan datang. Dan ini adalah komitmen perusahaan yang akan kita lakukan,” terangnya. (Saldi)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Sport165 titik co sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Sport165 titik co paling best ya guys...

    ReplyDelete