Ruben Uamang Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Mimika

Bagikan Bagikan
Foto bersama usai sosialisas empat Pilar Kebangsaan. (Foto: Ist).

SAPA (TIMIKA) - Anggota DPD RI sekaligus MPR RI, Pendeta Ruben Uamang, S.Th MA mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Mimika.

Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kabupaten Mimika, Puncak dan  Intan Jaya yang berlangsung di Irigasi.

Pendeta Ruben Uamang mengatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan kewajiban dari semua anggota DPD RI dan MPR RI di daerah pemilihannya. 

"Ini wajib kami lakukan di dapil kami. Selain di Mimika, saya sosialisasikan juga untuk masyarakat Jayapura, Wamena, Yahukimo, Puncak dan Intan Jaya. Karena masyarakat dari daerah-daerah ini yang memilih dan mempercayai saya menjadi wakil mereka," katanya, Selasa (3/12).

Menurut dia, untuk lima tahun ke depan yakni 2019-2024, UU RI tetap sebagai landasan untuk aturan di negara ini. Karena itu, masyarakat Papua harus membaca, mengerti dan memahaminya serta menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Melalui acara ini sekaligus kita bakar batu. Mengumpulkan masyarakat dan keluarga saya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu,” ujarnya. 

Ia menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi atas antusiasme kaum ibu, kepala-kepala kampung dan tokoh-tokoh masyarakat dari tiga kabupaten yang telah mendukungnya untuk menjadi wakil rakyat di Senayan. 

Ruben berharap agar setelah sosialisasi dan dibagikanya buku empat pilar kebangsaan, maka masyarakat Papua bisa lebih paham soal aturan dan UU di negara Indonesia. 

"Saya datang tidak bertujuan lain. Saya hanya datang untuk kepentingan masyarakat Papua saja," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini di Jakarta telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Papua. Pansus ini ada untuk membantu menjawab dan memberikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di Papua seperti soal Otsus yang belum tepat sasaran, konflik antar masyarakat termasuk adanya tindak pelanggaran HAM pada orang Papua. 

" Intinya kita harus bersama-sama mengikuti aturan perundang undangan di negara kita. Terima kasih untuk semua yang telah hadir,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment