Anggota DPRD Dukung Bupati Mimika Tindak Tegas Pimpinan OPD Yang Tidak Profesional

Bagikan Bagikan
Daud Bunga (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika mengaku, serapan APBD 2019 lalu sangat rendah. Dewan menilai hal itu terjadi lantaran lambatnya memukai pembangunan fisik, perencanaan pembangunan di setiap OPD tidak terukur dengan benar serta tidak adanya kepastian hukum atas lahan yang akan dilakukan pembangunan.

"Itu merupakan kendala. Makanya sangat berpengaruh pada serapan anggaran yang tidak capai 100 persen dan harus dikembalikan ke khas negara," ungkap Anggota DPRD Mimika, Daud Bunga di Kantor DPR, Selasa (14/1/2020).

Dikatakan, semua sangat bergantung pada setiap pimpinan OPD. Dalam hal ini, seharusnya tiap pimpinan OPD profesional, taat serta memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mulai dari tahap perencanaan hingga selesainya pembangunan. 

Setiap OPD selaku penggerak pembangunan menurut dia, seharusnya bisa mengukur berapa jangka waktu untuk pembangunan. Mengukur proses pelelangan agar tidak ada alasan bahwa pekerjaan satu item tidak selesai.

"Makanya saya setuju kalau Bupati mengambil langkah tegas terhadap pimpinan OPD yang tidak profesional. Memang Bupati harus menempatkan orang-orang yang profesional dan bekerja sungguh-sungguh," tuturnya.

Tidak tercapainya serapan anggaran, akan menjadi suatu kebiasaan jika penempatan pejabat berdasarkan kedekatan khusus. Diharapkan, harus disesuaikan kapasitas setiap pejabat, dalam hal ini harus sesuai dengan kemampuannya.

"Saya setuju pernyataan Bupati bahwa beliau akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang tidak profesional," jelasnya. 

Ia menuturkan, seharusnya setelah DPA diserahkan ke masing-masing OPD, pimpinan OPD secepatnya mengambil langkah. Dalam artian, setiap OPD harus pandai mengukur jangka waktu pekerjaan. 

"Bagaimana bisa satu pekerjaan bisa selesai kalau dimulai bulan September atau Oktober?," tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment