Bendahara Satker Kemenkeu Harus Memiliki Sertifikat, KPPN Siap Fasilitasi Hingga 20 Januari

Bagikan Bagikan
Kepala KPPN Timika, Anggraini Latupeirissa. (Foto: SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara bahwa per 20 Januari 2020 seluruh PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang akan diangkat sebagai bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, atau bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja pengelolaan APBN sudah harus memiliki sertifikat bendahara.

"Jadi batas maksimal yang dibutuhkan oleh kantor pusat adalah tanggal 20 Januari batas akhir, Jadi bendahara yang tidak memiliki sertifikat berarti harus ikut pendidikan bendahara dan KPPN akan memfasilitasi untuk mereka ikut sertifikasi pembendaharaan karena kalau sudah lewat dari tanggal itu maka mereka harus ikut di luar Timika dan tentu akan mengganggu waktu," jelas Kepala KPPN Timika, Anggraini Latupeirissa saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1/2020).

Ia mengatakan saat ini KPPN Timika sedang gencar untuk mengingatkan mitra kerja untuk segera mendaftar dan ikut sertifikasi Bendahara.

Ia menjelaskan sertifikat bendahara sebagaimana dimaksud diperoleh melalui ujian sertifikasi dimana persyaratannya adalah PNS, TNI/POLRI, pendidikan paling rendah SLTA atau Sederajat, golongan paling rendah II/b atau sederajat, dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan bendahara.

"Intinya adalah pelaksanaan sertifikasi bendahara dapat dilakukan di badan pendidikan dan pelatihan keuangan kementerian keuangan (BPPK) melalui keikutsertaan dalam diklat Bendahara maupun unit penyelenggara sertifikasi (UPS) dalam hal ini KPPN," katanya. 

Ia menjelaskan sejak tahun 2017 KPPN Timika selaku UPS untuk Kabupaten Mimika dan Puncak telah melakukan sertifikasi bendahara.

Adapun Metode sertifikasi yang dilakukan adalah Konversi Sertifikat, Internet Based Test (IBT), dan Computer Basic Test (CBT) yang terintegrasi dengan penyegaran.

"Saat ini jumlah Bendahara yang tersertifikasi pada UPS KPPN Timika adalah 40 orang, 16 orang berdahara tersertifikasi konversi sertifikat, sisanya 24 orang melalui mekanisme internet Based Test (IBT) dan Computer Based Test (CBT) yang terintegrasi dengan penyegaran," tuturnya.

Konversi Serifikat dilakukan dengan pengakuan sertifikat pendidikan dan pelatihan bendahara atau sertifikat profesi bendahara untuk peserta yang sebelumnya pernah mengikuti diklat bendahara dan telah mempunyai sertifikat bendahara yang diterbitkan badan pendidikan dan pelatihan keuangan (BPPK), lembaga Pendidikan dan pelatihan lainnya maupun lembaga sertifikasi profesi (LSP), sebelum tanggal 20 januari 2016. 

Kemudian IBT dilakukan untuk bendahara yang telah menjabat selama lebih dari dua tahun sedangkan CBT adalah yang terintegrasi dengan penyegaran untuk bendahara dengan masa kerja kurang dari dua tahun. (Kristin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar