DPC FPE Mimika Tolak Omnibus Law Dan Minta DPRD Bentuk Tim Khusus Klaster Ketenagakerjaan

Bagikan Bagikan
Ketua DPC FPE Mimika, Marjan Tusang menyerahkan aspirasi kepada Ketua Sementara DPRD Mimika, Iwan Anwar. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pertambangan dan Energi (DPC FPE) Kabupaten Mimika menolak adanya pencanangan program deregulasi besar-besaran melalui metode RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Penolakan pencanangan Omnibus Law ini, disampaikan ke DPRD Mimika dengan tuntutan agar Pemerintah RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law. Tolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. Tolak pengurangan jumlah pesangon serta selanjutnya DPRD Mimika diminta untuk membentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan.

Berdasarkan tuntutan di atas, DPC FPE Mimika memohon agar dapat diteruskan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif dan Ketua DPR RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi legislatif.

Saat menyampaikan aspirasinya di ruang rapat DPRD Mimika, Ketua DPC FPE Mimika, Marjan Tusung mengatakan bahwa dalam Omnibus Law tersebut ada sebanyak 1194 pasal dari 82 undang-undang yang akan direvisi. Selanjutnya untuk melakukan deregulasi, Pemerintah telah membentuk satuan tugas bersama melalui SK Kemenko Bidang Perekonomian nomor 378 tahun 2019 tentang satuan tugas bersama pemerintah dan Kamar Dangang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk konsultasi publik Omnibus Law.

Dijelaskan, ada 11 klaster yang kelak akan diatur dalam RUU Omnibus Law. Keseluruhan klaster tersebut berisi penyederhanaan perizinan berusaha, Pengenaan sanksi administrasi sekaligus penghapusan sanksi pidana korporasi, Adminstrasi pemerintahan, Ketenagakerjaan, Pengadaan lahan, Persyaratan investasi, Kemudahan dan perlindungan hukum, Dukungan riset dan inovasi, Permudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Sedangkan khusus klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law ini, akan menghilangkan upah minimum dengan menerapkan sistim upah perjam, menurunkan bahkan menghilangkan pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas, lapangan kerja berpotensi diisi oleh TKA unskill, Menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan.

“Yang sangat disesali oleh semua buruh adalah pembahasan tersebut tidak melibatkan serikat pekerja sebagai salah satu pihak yang berkepentingan. Hal ini yang menjadi dasar,” ungkap Marjan, Rabu (15/1/2020). 

Foto bersama usai menyampaikan aspirasi. (Foto: SAPA/Acik)

Selanjutnya Marjan mengaku, bahwa di hari yang sama, sebanyak 330 Konfrensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) juga mengumandangkan gerakan atau aksi melawan “Lima Belas Januari” dan menuntut Pemerintah RI Keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law. Tolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. Tolak pengurangan jumlah pesangon serta membentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan.

Pada intinya, sebagai buruh di  PT Freeport Indonesia serta seluruh Kontraktor di lingkungan PT Freeport menolak adanya RUU yang tidak melibatkan serikat pekerja.

“Ini bukan hanya DPC FPE Mimika saja yang menolak, tetapi hari ini aksi serentak di lakukan KSBSI seluruh Indonesia. Memang kami mendukung setiap program pemerintah, tetapi kami menolak hal-hal yang tidak menguntungkan buruh,” ungkapnya.

Selanjutnya, Sekretaris DPC FPE Mimika, Arianto Kanan mengungkapkan bahwa struktur DPC FPE Mimika terdiri dari pengurus komisariat yang berada di semua lingkungan perusahaan di Mimika. Dengan demikian, yang hadir dalam menyampaikan aspirasi adalah pengurus Komisariat PT Freeport, PT Sanvik, PT PSU, PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) dan PT Sara Gani.

Arianto menjelaskan, maksud dan tujuan DPC FPE Mimika bertemu DPRD Mimika adalah merupakan bagian dari arahan KSBSI, diturunkan FPE di Jakarta. Hal ini guna merespon isu nasional yang saat ini berjalan. 

“Empat tuntutan yang kami sampaikan itu yang kami bawakan ke DPRD Mimika. Dasar pokoknya karena dalam Omnibus Law ini tidak melibatkan serikat buruh. Padahal serikat buruh ini merupakan salah satu pihak yang bisa memberikan sumbangsi dalam RUU ini,” ungkap Arianto.
Menanggapi hal ini, 

Ketua Sementara DPRD Mimika, Iwan Anwar mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan DPC FPE Mimika tersebut merupakan sesuatu yang substansial, karena menyangkut persoalan hajat hidup seluruh pekerja buruh di Mimika. Namun, meski Omnibus Law ini masih bersifat rancangan, akan tetapi sebelum ditetapkan, maka perlu ada  langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh semua komponen yang terkait dengan undang-undang dimaksud.

“Memang pasti ada yang merasa dirugikan. Apalagi tidak melibatkan KSBSI dalam rancangan Omnibus Law ini. Makanya perlu dievaluasi bersama,” kata Iwan.  

Selanjutnya menurut dia, mengingat persoalan ini bersifat skala nasional, diharapkan FPE tidak tinggal diam jika memang ada hak-hak yang dilanggar. Namun, diharapkan untuk ke depannya DPC FPE Mimika tidak berhenti dengan menjalin komunikasi yang solid ke pusat.

Pada intinya setiap aspirasi tetap masukan dan catatan dalam tugas Dewan sebagai lembaga control dalam setiap regulasi. Serta akan dilanjutkan di tingkat komisi setelah ditetapkannya struktur Pimpinan defenitif dan alat kelengkapan di DPRD Mimika. 

“Jujurnya secara pribadi kami mengapresiasi upaya dari DPC FPE Mimika. Ini sangat elegan dan sesuai prosedur dalam menyampaikan pendapat,” tutur Iwan.

Anggota DPRD Mimika, Matius Yanengga mengatakan bahwa berdasarkan aspirasi tersebut, DPRD tetap memperjuangkannya. Namun, semua itu harus berjalan bersama-sama dengan tetap menjaga keamanan di Mimika.

“Kami selalu siap menerima setiap aspirasi masyarakat. Upaya selanjutnya adalaha kita harus bersama-sama memperjuangkan hak hidup orang banyak,” kata Yanengga. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar