Mengurus Berkas di Kelurahan, Distrik dan Dinas, Jika Ada Bayaran Itu Pungutan Liar

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob . (Foto: SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan dalam mengurus berkas- berkas di kelurah, distrik dan dinas, masyarakat dilarang membayar apapun kepada petugas.

Ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, jalan Poros SP3,  Rabu (22/1/2020), Wabup Jhon mengatakan, tidak ada pembayaran karena tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Apalagi mengurus administrasi kependudukan, itu kata Jhon tidak ada pungutan biaya apapun kepada masyarakat.

“Jika ada pungutan tersebut maka itu tergolong pungli, dan segera dilaporkan,” ujarnya. 

Sebenarnya, tambah Wabup, sesuai perintah Mendagri, untuk mengurus administrasi kependudukan, tidak lagi mengurus keterangan atau pengantar dari kelurahan setempat atau distrik,  namun langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Jefri Manehat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment