Mogok Kerja Penyebab Meningkatnya Perkara Perceraian di Mimika

Bagikan Bagikan
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Supian Daelani, S.Ag,. MH. (Foto: SAPA/Saldi)

SAPA (TIMIKA) - Pengadilan Agama Kabupaten Mimika pada tahun 2019 menangani sebanyak 164 perkara perceraian dari total 189 perkara yang ditangani. Jumlah perkara yang ditangani tahun 2019 sedikit meningkat dibanding tahun 2018 dengan total 185 perkara. 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Supian Daelani, S.Ag,. MH menerangkan, perkara perceraian yang diajukan oleh suami ada sebanyak 63 perkara, sementara yang diajukan istri sebanyak 101 perkara. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti izin poligami ada satu (1) perkara, harta bersama dua (2) perkara, dan asal usul anak lima (5) perkara.

Selanjutnya isbat nikah delapan (8) perkara, penetapan ahli waris tiga (3) perkara, dispensasi nikah satu (1) perkara, perwalian satu (1) perkara, pengangkatan anak satu (1) perkara, hak asuh anak dua (2) perkara, dan perubahan identitas satu (1) perkara. 

"Yang menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi, kemudian kekurangan, kemudian mogok kerja, dimana banyak yang moker. Itu salah satunya sehingga tidak terpenuhi hak rumah tangganya dan pemicu lainnya. Kalau dengan yang tahun 2018 memang agak naik," terang Supian Daelani saat ditemui di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (7/1/2020). 

Menurut dia, jika melihat dari segi usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan berumahtangga, tentu yang namanya hidup bersifat fluktuatif. Tetapi, kembali lagi pada kepribadian dan karakter manusia apakah mau untuk bertahan dan terus berjuang dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangganya. 

"Ada yang bertahan, ada yang putus dijalan," ujarnya. 

Pengurusan perceraian sendiri tergantung dari kondisi perkara yang diajukan, paling cepat dituntut satu bulan. Namun, jika dua belah pihak hadir tetapi satu pihak menginginkan perceraian, sementara satu pihak tidak, maka proses persidangan ditempuh. 

Sidang pertama adalah perdamaian yang dilanjutkan mediasi, kemudian dilanjutkan sidang kedua tentang pembacaan tuntutan. Ketiga tahap mendengar jawaban dua pihak, ke empat replik, ke lima duplik, ke enam pembuktian dari pemohon untuk termohon (tergugat) dan ke tujuh pembuktian termohon (tergugat). Dilanjutkan sidang ke delapan adalah kesimpulan yang dilanjutkan sidang ke sembilan, yakni putusan.

"Dari sembilan kali sidang ini, ada sembilan kali proses persidangan. Dari sidang ke satu dan ke dua itu biasanya ditunda satu minggu, kadang sembilan kali sidang itu makan waktu sekitar dua bulan. Itupun kalau dua pihak berada di daerah Timika, kalau luar daerah, maka sidang pertama, kedua, bisa ditunda sampai satu bulan. Dan semua tergantung kondisi perkara dan para pihaknya sendiri, kalau ingin cepat bisa juga lebih cepat," terang Supian. (Saldi)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment